Sederet Kebijakan Erick Thohir: Dari Suvenir Hingga Rombak Direksi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 17 Jun 2020 05:32 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan didampingi Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Agendanya membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN tahun 2019 dan 2020.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -
Menteri BUMN Erick Thohir telah mengeluarkan sejumlah kebijakan selama ia menjabat. Kebijakan itu tidak hanya ditujukan untuk kementerian, tapi juga pada BUMN.

Di masa awal menjabat, Erick langsung tancap gas dengan menyopot sekretaris kementerian BUMN dan semua deputi. Hal itu dikonfirmasi mantan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Semua deputi dan sesmen," katanya.

Beberapa waktu berselang, Erick mengangkat sejumlah pejabat di Kementerian BUMN. Sebut saja, Susyanto sebagai sekretaris Kementerian BUMN, Carlo Brix Tewu sebagai deputi bidang hukum dan perundang-undangan, Nawal Nely sebagai deputi keuangan dan manajemen risiko, dan Loto Srinaita Ginting sebagai staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM.

Sejalan dengan itu, Erick juga merombak pejabat beberapa perusahaan pelat merah. Beberapa di antaranya ialah menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero), Chandra Hamzah sebagai komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Amien Sunaryadi sebagai komisaris utama PT PLN (Persero), dan Zulkifli Zaini sebagai direktur utama PLN.

Hingga perombakan terbaru pada PT Pertamina (Persero). Pada perombakan ini, Erick memangkas jumlah direksi dari 11 menjadi 6 alias separuhnya. Apa lagi kebijakan Erick?

Klik halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4