.webp)
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan membangun sistem yang transparan baik di kementerian maupun di perusahaan pelat merah. Erick menyatakan, pihaknya tak ingin menerima APBN lagi ke depan.
"Kita membangun sistem transparan untuk kita bisa memastikan 5 tahun lagi BUMN berubah. Salah satunya, yang sudah disetujui oleh presiden dan Ibu Sri Mulyani saya sudah sampaikan temen-temen Komisi VI bahwa kita tidak mau ada APBN lagi ke depan. Tapi kita 1% dari dividen," kata Erick dalam acara Ngopi Yuk! BUMN Berjuang di Tengah Pandemi COVID-19, Kamis (18/6/2020).
Dengan kondisi itu, Erick mengatakan kementerian akan memastikan BUMN untuk mendapat dividen. Jadi, kementerian tidak memikirkan 'uang cepat' alias jual beli jabatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, ada kecemburuan di mana gaji di kementerian kecil sementara gaji direksi dan komisaris tidak kalah dengan swasta. Padahal, kementerian yang membuat kebijakan.
"Dengan begitu seluruh Kementerian BUMN akan memastikan BUMN untuk dividen. Jadi tidak memikirkan uang cepat. Uang cepat itu apa, 'kalau jabatan di sini harganya segini, karena kecemburuan'. Gajinya di sini kecil, gaji direksi dan komisaris tidak kalah dengan swasta, padahal di sini yang namannya policy, cemburu," paparnya.
Ia menambahkan, sistem ini sudah menemui titik temu dan disepakati.
"Nah kalau itu konsepnya sudah dividen, sama, mereka kerja juga digaji, dapat dividen, nah di sini pun sebagai manajemen mendapat. Nah ini titik temu yang sudah kita sepakati dan kita carikan jalan," ungkapnya.
(acd/ara)
