Pergantian Dirut BPD Bali Bermasalah

Denpasar - Pergantian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Dewa Gde Alit yang dilakukan oleh Komisaris Utama I Ketut Rahyuda bermasalah. Tidak terima dengan pergantian tersebut, Alit pun mensomasi Rahyuda."Kami telah mensomasi pihak komisaris utama per 19 Desember 2005 atas pergantian tersebut. Jika tidak ditanggapi kami akan memproses ke pengadilan," kata kuasa hukum Alit, Gede Pasek Suardika kepada detikcom di kantornya, Jalan Ciung Wanara, Denpasar, Senin (26/12/2005).Suardika menilai pergantian Dirut BPD Bali yang dilakukan oleh pihak komisaris utama tidak sah karena melanggar prosedur dan peraturan. Pasalnya, pergantian tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-12858 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 21 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT BPD Bali.Sesuai aturan tersebut Alit tetap berstatus sebagai Dirut PT BPD Bali hingga 21 Mei 2008. Namun, tiba-tiba komisaris utama mengeluarkan surat perpanjangan jabatan direksi PT BPD Bali per 4 Oktober 2005 dan tak berselang lama mengganti Alit dengan Ida Bagus Putu Gede. Suardika mengatakan pergantian tersebut tanpa alasan yang jelas. Alit pun dinilai sukses memimpin PT BPD Bali yang beraset Rp 3 Triliun tersebut karena PT BPD Bali beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai bank terbaik. Bahkan, hingga kini Alit belum menerima alasan logis tentang pergantian tersebut. "Tidak ada alasan yuridis apapun menghilangkan hak-hak klien kami," tegasnya.Suardika mendesak agar Bank Indonesia segera memeriksa kasus tersebut. Jika berlarut-larut akan berdampak kepada buruk bagi masyarakat Bali. "PT BPD Bali adalah milik masyarakat Bali. Karena pergantian tersebut tidak sah karena melanggar SK Menteri maka secara otomatis PT BPD Bali juga dianggap tidak sah. Akibatnya, seluruh transaksi menjadi tidak sah," ujar Suardika. (mar/)