.webp)
Selain itu akan memberikan dasar hukum program jaring pengaman sosial yang ada pada Kartu Pra Kerja. Seperti diketahui, Kartu Pra Kerja sendiri terdiri dari tiga manfaat, pelatihan, insentif bulanan sebagai, dan dana survei kerja.
"Terkait pelaksanaan Pra Kerja selama masa COVID ini kita masukan ke Perpres baru salah satunya berikan dasar hukum untuk instrumen memberikan jaring pengaman sosial," ungkap Rudy.
Dalam Perpres yang baru juga ditegaskan bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan platform digital serta lembaga pelatihan tidak termasuk pengadaan barang jasa pemerintah.
Selanjutnya, proses pelaksanaan pendaftaran bukan hanya secara online. Di beberapa daerah yang infrastrukturnya masih kurang, pendaftaran bisa dilakukan offline di kantor Kementerian dan Lembaga.
Kemudian pihaknya memasukkan ancaman hukuman pidana bagi peserta yang kedapatan memalsukan identitasnya saat mendaftar.
"Kita juga masukan tuntutan pidana bagi peserta yang terbukti memalsukan identitas dan data diri saat mendaftar, sehingga menyebabkan penyaluran bantuan salah sasaran dan menyebabkan kerugian negara," ujar Rudy.
Simak Video "Video: Menaker Yassierli Copot Pejabat yang Terlibat Kasus Suap Pengurusan TKA"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
