3,5 Jam Sri Mulyani Rapat Bareng DPR, Hasilnya Begini

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 23 Jun 2020 15:02 WIB
Bank Indonesia (BI) dan Bareskrim Polri hari ini memusnahkan 50.087 lembar uang rupiah palsu di kantor BI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Rapat kerja (raker) antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghasilkan dua kesimpulan.

Raker yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.40 WIB ini membahas mengenai reformasi sistem anggaran.

Pimpinan rapat Komisi XI DPR, Dito Ganinduto mengatakan dua kesimpulan tersebut sudah disepakati antara dewan dengan pemerintah.

"Komisi XI DPR mendukung upaya menteri keuangan dan menteri PPN/Kepala Bappenas dalam redesain sistem penganggaran," kata Dito di ruang rapat Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).

"Sampai sini setuju ya kita? langsung ketok," tanya Dito.

Pertanyaan pimpinan raker pun langsung disambut persetujuan oleh para anggota Komisi XI baik yang hadir secara langsung maupun virtual.

Menanggapi itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kesimpulan ini menjadi catatan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ke depannya.

"Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada satu perspektif yang sama terkait redesain sistem anggaran pada tahun yang akan datang, terima kasih atas masukan akan menjadi catatan kami dalam menyempurnakan langkah berikutnya," ujarnya.

Berikut dua kesimpulan yang disepakati Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Komisi XI DPR:

1. Komisi XI DPR RI mendukung upaya menteri keuangan dan menteri PPN/Kepala Bappenas dalam redesain sistem penganggaran yang bertujuan:
a. Implementasi kebijakan money follow program;
b. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
c. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga;
d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi implementasi APBN yang harus menggambarkan rincian belanja yang berdampak kepada masyarakat;
e. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
f. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
g. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
h. Sinkronisasi rumusan program belanja K/L dengan belanja daerah;
i. Menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan presiden), serta 7 agenda pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan daerah;
j. Rumusan nomenklatur program, kegiatan, keluaran (output) dan outcome yang mencerminkan 'real work' (konkret).

2. Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI.



Simak Video "Pengangguran di RI Bertambah 3,7 Juta Orang "
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)