.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 miliar. Sejumlah Rp 120 miliar di antaranya untuk memfasilitasi 40 perusahaan yang akan cabut atau relokasi dari China ke Indonesia.
"Kami telah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan usulan tambahan kami itu tidak banyak. Untuk meng-cover 6 program tadi itu kami minta tambah Rp 509 miliar. Kecil saja," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020).
Usulan tambahan anggaran yang pertama untuk kegiatan pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 20 miliar rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ada Perpres 42 yang memerintahkan kepada BKPM untuk memberikan penilaian kepada kementerian/lembaga serta bupati, walikota dan gubernur dalam hal perizinan usaha. Di dalam perpres tersebut pada pasal 19 menyatakan bahwa BKPM dengan tim bisa memberikan penilaian dengan memberikan sanksi kalau yang tidak bagus. Karena itu anggarannya Rp 20 miliar," jelasnya.
Yang kedua adalah pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada Undang-undang Cipta Kerja untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 150 miliar, masing-masing daerah Rp 200 juta.
Ketiga, usulan peta potensi investasi pada 17 provinsi prioritas dalam bentuk pra-FS dengan kebutuhan anggaran Rp 112 miliar, per daerah Rp 6 miliar.
"Keempat peningkatan EoDB kita dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Ini untuk kemudian kita lakukan sosialisasikan. Kemudian eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 27 miliar," jelasnya.
Berikut adalah eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar pada wilayah barat dan wilayah timur sebesar Rp 40 miliar, masing-masing wilayah Rp 20 miliar.
Terakhir adalah memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp 3 miliar atau totalnya Rp 120 miliar.
"Ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan dan mungkin lebih dari itu bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi biasanya yang di-hunting itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40 (perusahaan)," tambahnya.
(toy/zlf)
