.webp)
Menteri Keuangan menyebut salah satu anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti dosen killer di universitas, lantaran sering melontarkan pertanyaan atau kritik atas apa yang disampaikan pemerintah saat rapat.
Salah satu anggota yang dimaksud adalah Dolfie Oft, pria yang berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja (raker) mengenai rencana kerja dan anggaran (RKA) pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2021.
"Kalau di universitas itu Pak Dolfie dosen killer Pak, karena kritik terus, pertanyaannya bagus-bagus," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).
Pantauan detikcom, Dolfie memang anggota yang paling sering melontarkan pertanyaan pada saat sesi pendalaman kepada mitra kerjanya dalam hal ini Menteri Keuangan pada setiap rapat kerja.
Sama seperti pada raker kali ini, Dolfie pun melontarkan beberapa pertanyaan atas usulan pagu indikatif atau anggaran Kementerian Keuangan yang diusulkan Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021. Salah satu yang ditanyakan mengenai mengenai visi dan misi Kementerian Keuangan di tahun depan.
Pada tahun 2021, visi dan misi Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
"Visi pertama peningkatan kualitas Indonesia, ruang lingkup peningkatan produktivitas dan daya saing, Kementerian Keuangan ada LPDP, kelola dan cukup besar peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, kenapa nggak dimasukan jadi statement misi Kementerian Keuangan dalam amankan visi misi pedisen," kata Dolfie.
Dia pun meminta kepada Sri Mulyani untuk menginstruksikan para pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada Komisi XI DPR terkait dengan anggaran yang didapatnya pada tahun 2021.
Mendengar hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung sepakat atas usul tersebut. Dirinya pun ingin para BLU di bawah Kementerian Keuangan bisa menjelaskan setiap program yang akan dilaksanakan termasuk hasilnya nanti apa saja.
"Tadi mengenai Pak Dolfi agar BLU ditampilkan sendiri itu bagus, bagi kami BLU itu agensi yang misinya tidak mudah sehingga bisa menyampaikan, mereka harus bisa sampaikan apa sih program, output dan outcome," ungkap dia.
Perlu diketahui, usulan anggaran Kementerian Keuangan yang mencapai Rp 42,36 triliun nantinya akan menjalankan lima program prioritas yang ada di Kementerian Keuangan.
Sebanyak lima program itu adalah kebijakan fiskal sebesar Rp 60,05 miliar. Program ini akan dikerjakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Program kedua adalah pengelolaan penerimaan negara dengan anggaran Rp 1,94 triliun yang akan dikerjakan oleh DJP, DJBC, dan DJA. Program ketiga adalah pengelolaan belanja negara dengan anggaran Rp 34,67 miliar yang akan dikerjakan oleh DJA, DJPK, dan DJPPR.
Program keempat adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan anggaran Rp 248,62 miliar yang akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), DJPPR, dan Inspektorat Jenderal (Itjen).
Program kelima adalah dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp 40,08 triliun yang akan dikerjakan oleh seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan termasuk badan layanan umum (BLU).
Simak Video "Video: Sri Mulyani Ungkap Kabar Buruk Ancam Strategi Ekonomi Prabowo"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
