Duh! Ada Kementerian Anggarkan Motor Trail untuk Revolusi Mental

Duh! Ada Kementerian Anggarkan Motor Trail untuk Revolusi Mental

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 24 Jun 2020 19:00 WIB
Pemerintah berencana menghimpun anak-anak Indonesia ke dalam satu wadah. Wadah itu bernama Manajemen Talenta Nasional (MTN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Ternyata, pelaksanaan anggaran program-program di kementerian dan lembaga masih ada yang tak sesuai sasaran. Selain ada anggaran program stunting yang dipakai untuk buat pagar puskesmas, ada juga program revolusi mental tapi uangnya dipakai beli motor trail.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI Selasa (23/6/2020). Awalnya dia menjelaskan mengenai reformasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dia menyebutkan banyak sekali program di kementerian dan lembaga yang ternyata penggunaan anggarannya sangat jauh dari manfaat programnya. Suharso menemukan alokasi anggaran program-program kementerian dan lembaga melalui sistem e-planning yang bernama KRISNA. Sistem integrasi antar kementerian ini sudah ada sejak 2016.


Suharso mencontohkan ada kementerian dan lembaga yang menjalankan program revolusi mental. Ternyata sebagian uangnya dipakai beli motor trail.

"Ada juga program revolusi mental. Kemudian saya kejar isinya apa?belanja modal itu beli motor trail," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Klik halaman selanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Suharso cukup terkejut mengetahui ada kementerian/lembaga menjalankan program revolusi mental di mana anggarannya untuk beli motor trail. Meskipun dia mencoba memahami maksudnya.

"Mungkin benar juga beli motor trail untuk pergi sampai ke kampung-kampung," tambahnya.

Selain itu ada juga program pemberantasan stunting. Menurut data yang dia temukan bahkan ada satu kementerian yang menjalankan program stunting tapi penggunaan anggarannya hanya membuat pagar puskesmas.

"Misalnya program stunting, itu saya bisa zoom terus data anggarannya. Ada salah satu kementerian ikut program stunting tapi dia mengerjakan pagar puskesmas," ungkapnya.


Dia menjelaskan, program seperti stunting memang bisa dikerjakan di banyak kementerian. Dia mencontohkan suatu daerah tinggi angka stunting karena permasalahan air bersih. Maka pengerjaan teknis air bersih dilakukan di Kementerian PUPR bukan Kementerian Kesehatan.


Hide Ads