RI Evaluasi Perjanjian Utang

Jakarta - Indonesia akan mengevaluasi perjanjian pinjaman utang. Alasannya, dalam 2-3 tahun terakhir ini, pinjaman itu belum terealisasi, padahal commitment fee-nya sudah dibayar. Evaluasi yang akan dilakukan pemerintah ada dua cara yakni mengalihkan pinjaman ke proyek yang sudah siap atau membatalkan pinjaman itu.Hal itu diungkapkan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta kepada wartawan usai menemui Menko Perekonomian Boediono di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/12/2005)."Begitu perjanjiannya ditandatangani, commitment fee-nya kan sudah jalan. Kalau itu tidak direalisasikan, rugi dong kita. Kalau bisa dialihkan ya dialihkan, kalau tidak ya, dibatalkan," tegas Paskah.Untuk itu, lanjut Paskah, pemerintah akan lebih selektif dalam mengajukan pinjaman utang ke kreditor. "Harus benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh dengan berbagai pendukung yang benar-benar sudah siap," tukasnya.Politisi Golkar ini juga mengungkapkan, sejumlah negara seperti Jepang dan Jerman sudah menawarkan program debt swap kepada Indonesia. Namun Paskah tidak merinci berapa besar yang ditawarkan dua negara ini. "Tawaran ini harus kita sambut. Dan saya sudah mengkoordinasikan dengan Menko Perekonomian," ujarnya.Prioritas program pemerintah adalah menurunkan stok utang. Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2009, pemerintah mengharapkan stok utang akan mencapai 31,8 persen, dan kalau bisa turun menjadi 30 persen. "Saya sedang mencari alternatif cara yang paling eligible, mungkin dengan mekanisme debt swap, di samping kita akan melakukan beberapa deregulasi misalnya di bidang pajak untuk menarik PMA," katanya.Saat ini utang Indonesia mencapai US$ 130 miliar di luar utang IMF. Pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian utang luar negeri. "Kalau luar negeri bisa diselesaikan, yang dalam negeri soal gampang," ujar Paskah dengan yakin. (qom/)