Mau 'Gajian' Full Bebas Pajak? Ini Syaratnya

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 26 Jun 2020 18:30 WIB
Petugas pajak melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/3/2020). Pemerintah secara resmi mengumumkan akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dibawah 16 juta per bulan yang akan berlaku pada April 2020.  ANTARA FOTO/Anindira Kintara/Lmo/aww.
Ilustrasi wajib pajak/Foto: ANTARA FOTO/Anindira Kintara

3. Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta

Penghasilan WP dari pemerintah dikenakan PPh bersifat final dengan tarif 0% atas kompensasi atau penggantian dari:

- Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana PP 34/2017

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan harta selain tanah/bangunan

4. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto

Sumbangan COVID-19 di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan ketentuan:

- Didukung oleh bukti penerimaan

- Diterima penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ber-NPWP (BNPB; BPBD; Kemenkes; Kemensos; atau Lembaga Pengumpulan Sumbangan berizin Kemensos/Pemda)

- Menyampaikan Dafnom secara daring paling lambat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh tahun pajak bersangkutan

- Bukti sumbangan memuat nama, alamat, NPWP pemberi & penerima, tanggal, bentuk dan nilai sumbangan.

- Sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan

- Bentuk: uang, barang, jasa, pemanfaatan harta tanpa kompensasi

- Sumbangan berdasarkan PP 93/2010 tidak dapat dikurangkan lagi

- Pengumpul sumbangan menyampaikan laporan ke Dirjen Pajak

5. Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa

WP Perseroan Terbuka dapat memperoleh turun tarif 3%, jika:

- 40% saham yang disetor diperdagangkan pada BEI (dimiliki publik)

- Memenuhi persyaratan: dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%, dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun

- Pihak tidak termasuk WP yang buy back saham dan/atau yang memiliki hubungan istimewa dengan WP

- WP buy back dianggap tetap memenuhi ketentuan pihak dengan syarat: penunjukan/persetujuan pimpinan kementerian terkait atau OJK, buy back saham dilakukan dari 1 Maret sampai dengan 30 September 2020, saham hanya boleh dikuasai s.d. 30 September 2022, dan menyampaikan laporan buy back pada SPT Tahunan

Halaman


Simak Video "Asyik! Anies Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]

(toy/hns)