Insentif Antidampak Ngeri Corona Tersendat, Ini Masalahnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 27 Jun 2020 21:45 WIB
Bank Indonesia mencatat hingga akhir April 2013 jumlah uang kartal (uang tunai) yang beredar mencapai Rp 392,2 triliun. Menurut pejabat BI, kebutuhan uang tunai itu akan terus meningkat memasuki bulan Ramadan dan Lebaran mendatang. File/detikFoto.
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program itu disediakan untuk mengatasi dampak COVID-19 yang berlangsung sejak awal Maret hingga sekarang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran PEN masih terkendala di bagian teknis seperti verifikasi data. Dia mencontohkan insentif sektor kesehatan yang dialokasikan Rp 87,55 triliun.

Realisasinya baru 4,68% atau sekitar 95% belum tersalurkan kepada penerima.

"Makanya, masih muncul permasalahan, kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN-nya sudah diberikan alokasi. Ini karena masalah verifikasi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Sabtu (27/7/2020).

Asal tahu saja, anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.


Mengenai realisasi program perlindungan sosial alias bansos, Sri Mulyani menyebut baru terealisasi 34,06% atau setara Rp 69,44 triliun hingga saat ini. Hal ini akan terus ditingkatkan kinerjanya dengan melalui koordinasi pusat dan daerah.

"Kementerian sosial bersama pemda akan terus melakukan koordinasi," kata Sri Mulyani.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR"
[Gambas:Video 20detik]