.webp)
Pemerintah berutang Rp 3,1 triliun kepada Perum Bulog yang merupakan akumulasi dari penugasan sejak 2018. Utang itu antara lain cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) gula tahun 2018 Rp 566 miliar, CSHP gula tahun 2019 Rp 1,3 triliun.
Pengadaan Cadang Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV-2019 Rp 369 miliar, KPSH beras kuartal I-2020 Rp 837,84 miliar, untuk program bencana alam 2018 Rp 8,01 miliar, untuk program bencana alam 2019 Rp 39,01 miliar.
Menurut Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) per 9 Juni 2020 lalu pemerintah sudah membayarkan utang pada Bulog Rp 566 miliar. Sehingga, sisa utang pemerintah kepada Bulog ialah Rp 2,6 triliun.
"Realisasi pembayaran utang pemerintah dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp 566 miliar," ungkap Buwas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, (29/6/2020).
Pencairan Rp 566 miliar tersebut dialokasikan untuk melunasi utang dalam program CSHP gula tahun 2018. Adapun rincian sisa utang pemerintah kepada Bulog sebesar Rp 2,6 triliun sebagai berikut:
CSHP Gula tahun 2019 Rp 1,3 triliun
Pengadaan Cadang Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV-2019 Rp 369 miliar
KPSH beras kuartal I-2020 Rp 837,84 miliar
Bencana alam 2018 Rp 8,01 miliar
Bencana alam 2019 Rp 39,01 miliar
Buwas mengatakan, pihaknya sangat menantikan pencairan sisa utang Rp 2,6 triliun tersebut. Pasalnya, utang tersebut berdampak pada kas perusahaan.
"Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog sangat penting dan berdampak pola arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemeirntah kepada Perum Bulog dapat segara dilakukan," pungkas mantan Kepala BNN tersebut.
(hns/hns)
