.webp)
Ombudsman RI mencatat sejumlah isu yang terkait dengan pemilihan komisaris BUMN. Setidaknya, ada lima isu yang berkembang.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyebut pertama adalah isu kompetensi komisaris yang berasal dari relawan politik.
"Ada beberapa isu yang berkembang, salah satu isu kompetensi komisaris berasal dari relawan politik ini juga mencuat, berkali-kali juga banyak pertanyaan ke Ombudsman. Apa iya asal relawan bisa masuk, lagi-lagi isunya bagaimana rekrutmen sistem," katanya dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, isu mengenai jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari bank BUMN tertentu.
"Jangan-jangan memang bank BUMN tertentu adalah sumber dari profesional yang baik di Indonesia misalnya dari Bank Mandiri. Ada yang bilang wamennya dari Bank Mandiri saya kira terlalu jauh menduga-duga seperti itu," paparnya.
Ketiga, isu penempatan anggota TNI/Polri aktif. Keempat, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN.
Kelima, terkait isu pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN.
"Ini juga pertanyaannya, tapi kan dia mundur, sudah mundurnya waktu seleksi atau sudah dipilih. Sudah jelas peraturan menteri BUMN sendiri jelas tidak boleh pengurus parpol," ujarnya.
"Waktu penjaringan pun harus sudah gugur, masa setelah jadi komisaris baru mengundurkan diri," tutupnya.
Ombudsman juga menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN di mana komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan sulit diminta pendapat.
"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadirannya susah, diminta pendapat juga tidak ada." ujarnya.
Dia bilang, kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris itu merasa diberlakukan tidak adil.
"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," ujarnya.
(acd/ara)
