Kementerian Perhubungan pun menanggapi permintaan Bima Arya. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan bahwa saat ini pihaknya sebagai regulator tidak akan menaikkan kapasitas gerbong di KRL. Alasannya, karena angka infeksi virus Corona masih tinggi.
"Menurut kami menaikkan kapasitas dalam kondisi angka terinfeksi masih tinggi tiap harinya, bukan keputusan yang tepat. KRL saat ini melaksanakan tugas melayani masyarakat yang beraktivitas setiap hari khususnya dengan mulai masuk ke periode transisi dan adaptasi kebiasaan baru," ungkap Adita kepada detikcom, Senin (6/7/2020).
Adita mengatakan yang justru harus diatur adalah pembagian shift kerja pada kantor-kantor di wilayah Jakarta untuk mengurai penumpukan penumpang.
"Menurut kami perlu diatur dan diawasi adalah pembagian jam kerja atau shift sebagai upaya mengurai penumpukan penumpang KRL," ujar Adita.
Dia menyebut, Gugus Tugas COVID-19 sendiri sudah mengeluarkan Surat Edaran No 8 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Wilayah JABODETABEK, hanya saja pihaknya menilai pengaturan jam kerja masih belum efektif.
"Namun nampaknya penerapannya belum maksimal sehingga belum efektif mengurai jam aktivitas masyarakat sehingga penumpang KRL pun masih menumpuk di jam tertentu," kata Adita.
Seperti diketahui, melalui Instagramnya @bimaryasugiarto, Bima Arya menyampaikan keluh kesahnya ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal warga Bogor antre sampai dua jam untuk masuk gerbong KRL.
Untuk mengatasi hal ini Bima Arya meminta dua hal. Pertama, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya. Kedua, menambah kapasitas gerbong KRL.
"Bapak Menteri Perhubungan, @budikaryasdan Gubernur @aniesbaswedan pagi ini warga Bogor harus mengantre selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus yang kita siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," katanya seperti dikutip detikcom, Senin (6/7/2020).
(dna/dna)