DPR Tantang Mentan Turunkan Impor Pangan Tahun Depan

DPR Tantang Mentan Turunkan Impor Pangan Tahun Depan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 07 Jul 2020 14:13 WIB
Kementan rapat di DPR pakai kalung antivirus (Vadhia Lidyana - detikcom)
Foto: Kementan rapat di DPR pakai kalung 'antivirus' (Vadhia Lidyana - detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menargetkan impor komoditas pangan turun di tahun 2021. Misalnya bawang putih yang 90% masih diimpor dari China.

"Saya ingin menantang Pak Menteri berani tidak kita membuat konferensi pers secara bersama-sama bahwa 2021 angka impor kita turun? Bahwa 2021 bawang putih kita dari sekian, akan turun sekian dari impor," tantang Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Syahrul, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Tak hanya itu, ia juga menantang Syahrul mendongkrak produksi komoditas daging sapi dan kerbau dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa 2021 kita akan siap dengan produksi dalam negeri kita. Kerbau, sapi, segala macam, kita siap," kata Johan.

Ia mengatakan, di tahun 1970 saja Indonesia punya kemampuan mengekspor daging kerbau sampai ke Filipina. Sayangnya, kini kebutuhan daging nasional masih bergantung pada impor. Di tahun 2020 ini saja, Pemerintah menugaskan 3 BUMN mengimpor 150.000 ton daging kerbau India, dan 2 dari ketiga BUMN tersebut juga mendapatkan kuota impor 20.000 ton daging sapi Brasil.

ADVERTISEMENT

"Daerah saya itu daerah kerbau dan sapi, saya kemarin minta mudah-mudahan Bapak bisa merealisasikan itu, ada UPT kerbau di Sumbawa, UPT nasional. Karena pada tahun 1970 kerbau Sumbawa itu sampai ke Filipina ekspornya," imbuh Johan.

Menurut Johan, hanya dengan berani menargetkan inilah maka pemerintah bisa memetakan kinerja kementerian yang tidak mau berupaya menurunkan impor.

"Jadi begitu Pak Menteri, harus ada keberanian, harus menunjukkan biar kelihatan Kementerian mana yang tidak bekerja. Kementerian mana yang mengambil untung dari impor ini," pungkas Johan.




(zlf/zlf)

Hide Ads