Lewat Virtual, 5 Menteri Luncurkan Penjaminan Kredit Buat UMKM

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 07 Jul 2020 14:25 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Para menteri ekonomi meluncurkan penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Para menteri mengikuti peluncuran ini secara online di kantor masing-masing.

Dalam sambutannya, Airlangga menjelaskan, sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sampai minus 7,6%. Indonesia juga diperkirakan ekonominya tertekan pada kuartal II 2020.

"Tentunya untuk keluar negatif masuk dalam zona positif di 2020 Kementerian Keuangan sudah memberikan berbagai proyeksinya dan tentunya prasyaratnya terjadi loncatan pertumbuhan dari Q2 negatif menjadi positif di Q3," kata Airlangga seperti disiarkan via Youtube, Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, untuk bisa positif kuncinya ialah belanja kementerian lembaga (KL) dan program PEN.

"Tentu ada prasyarat realisasi belanja KL dan program PEN bisa mendongkrak kuartal ke kuartal 5% kalau mau jalur positif," ujarnya.

Lanjutnya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah, kata dia, telah menganggarkan dukungan fiskal yang totalnya RP 695,2 triliun untuk mengatasi masalah tersebut.

Selanjutnya, untuk implementasi PEN antara lain berupa penempatan dana pemerintah ke bank sebesar Rp 30 triliun. Pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terdampak.

Selain itu, dalam pemulihan UMKM diberikan keleluasan restrukturisasi kredit serta diberikan suntikan modal.

"Penjaminan kredit menjadi sangat penting oleh karena itu Askrindo, Jamkrindo diharapkan secara aktif sudah bisa menjalankan programnya. Sehingga program modal kerja bisa dilakukan perbankan," ujarnya.



Simak Video "Pemerintah Beri Penundaan Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)