Jokowi Minta Belanja Produk dari Luar Negeri Direm, Singgung Menhan

Tim Detikcom - detikFinance
Rabu, 08 Jul 2020 20:36 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 (Youtube Sekretaris Kabinet)
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 (Youtube Sekretaris Kabinet)
Jakarta -

Demi menyelamatkan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri. Dia minta seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri.

Jokowi menilai belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka dati itu, dia meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).

Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuh Presiden.

Terkait dengan kebutuhan medis, Jokowi mengatakan saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi COVID-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat COVID-19.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.

Jokowi pun kembali mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.

"Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas)," ujarnya.



Simak Video "Jokowi: Kita Butuh Budaya Kerja Baru Hadapi Pandemi Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)