.webp)
Isu penggunaan tenaga kerja asing (TKA) asal China kembali menghangat usai pemerintah mengizinkan 500 pekerja dari Negeri Tirai Bambu masuk ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Sebagai regulator yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun dicecar oleh Komisi IX DPR RI saat menghadiri rapat kerja (raker) kemarin.
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mempertanyakan alasan pemerintah memperbolehkan 500 TKA China masuk ke Konawe.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin bertanya sebetulnya spesifik itu apa sih bu? artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus 500 TKA dari China yang harus didatangkan dan resistensinya besar," kata dia di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Dia ingin mendapat penjelasan mengenai spesifikasi TKA China yang masuk ke Indonesia mulai dari pekerjaannya, waktu bekerja, dan jabatannya.
"Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua, spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu, mungkin kalau jangka waktu tertentu dan sebagainya. Spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab. Terima kasih," lanjutnya.
Ida Fauziyah segera merespons hal tersebut. Dirinya tampak tak nyaman karena disinggung soal nurani berkaitan dengan diizinkannya TKA China masuk Indonesia.
"Saya kira kalau bicara nurani, saya kira kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf. Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, pengin nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja," ujarnya.
Intan pun menjelaskan bahwa yang dia tekankan bukan soal nurani tapi spesifikasi TKA China yang dipekerjakan di Indonesia. Namun mengingat agenda rapat tersebut tidak ada topik mengenai TKA, pembahasan pekerja asing tidak diteruskan.
(toy/eds)
