Angka C Kurus untuk Sektor Riil

Jakarta - Komisi VI DPR menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja menteri yang menangani sektor riil sepanjang tahun ini. Komisi VI memberikan angka C kurus atau 5 koma, untuk evaluasi akhir 2005 kepada menteri-menteri di sektor riil.Kinerja para menteri yang ada di bawah pengawasan Komisi VI adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara BUMN dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)."Kami lumayan kecewa akan kinerja menteri-menteri sektor riil, ya kita beri nilai C kurus atau 5 koma," kata Ketua Komisi VI DPR Didiek J Rachbini yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat ekonomi ini.Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers evaluasi akhir tahun sektor di bawah pengawasan Komisi VI di ruang sidang Komisi VI DPR, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (29/12/2005). Kegagalan yang terjadi di sektor riil, menurut Didiek, terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar, angka pengangguran yang naik terus dan pertumbuhan ekonomi 6 persen yang tidak tercapai.Menteri-menteri sektor riil dinilai paling bertanggung jawab atas meningkatnya PHK karena tidak melakukan tindakan apa pun.Seharusnya, ujar Didiek, menteri sektor riil bisa menurunkan pengangguran yang naik 2 persen menjadi 12 juta pada tahun 2005. Bahkan di tahun 2006, angka pengangguran diperkirakan mendekati 13 juta jika tidak ada langkah konkret menurunkannya."Angka pengangguran ini merupakan dua kali lipat dari normal. Kalau di Jepang keadaan seperti ini Perdana Menteri-nya sudah minta off di depan parlemen," katanya.Dicontohkan Menteri Negara Koperasi dan UKM pernah menargetkan dalam lima tahun sektor UKM akan menyerap 6 juta tenaga kerja. Artinya dalam setahun bisa membuka lapangan kerja 1,25 juta orang."Tapi apa yang dilakukan tidak ada, bahkan pengangguran terselubung mencapai 40 juta. Angka kemiskinan juga terus naik di tahun 2005 sebesar 18,6 persen atau mencapai 40 juta," tambah Didiek.Sementara sektor perdagangan, perindustrian dan investasi juga dinilai tidak ada prestasi. Pertumbuhan ekspor melemah di bawah 10 persen, yang artinya selisih antara ekspor dan impor kecl."Belum pernah ada negatif transaksi berjalan seperti sekarang, nilai ekspor tidak cukup membayar impor," ungkap Didiek.Indeks produksi industri pengolahan juga merosot hampir di semua sektor. Bahkan dari awal tahun 2005 industri seperti tekstil, kulit dan barang dari kulit, pakaian jadi dan industri pengolahan angkanya terus merosot.Untuk sektor investasi, sebenarnya saat terpilihnya SBY menjadi presiden, angkanya cukup tinggi. Namun pada kuartal I sampai kuartal IV-2005, investasi itu menurun, yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat dan tidak menyerap tenaga kerja.Kondisi-kondisi di atas, jelas Didiek, telah membuat ekonomi menjadi slow down dengan pengangguran yang semakin tinggi dan pertumbuhan domestik bruto (PDB) semakin kritis."Hal ini disebabkan masih kuatnya ego sektoral dan kurang koordinasi antar menteri-menteri ekonomi," jelas Didiek. Ke depan, Komisi VI berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat. Pengawasan akan dilakukan per sektoral, pengawasan proyek APBN, masalah alokasi dan serapan APBN.Pengawasan juga ditujukan untuk pelaksanaan tender di departemen penerima anggaran terbesar serta masalah penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan MoU di sejumlah perusahaan BUMN. (ir/)