.webp)
Belanja kementerian dan lembaga tengah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belanja Kementerian Pertahanan juga tak luput dari perhatian, Jokowi meminta agar Menteri Pertahanan membeli produk dalam negeri.
Anggaran militer pun menarik untuk diulik. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Stockholm International Peace Researce Institute (Sipri) yakni lembaga independen yang fokus pada masalah konflik hingga persenjataan mengumpulkan data belanja militer dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sipri mengelola data berdasarkan sumber terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Mengintip Porsi Anggaran Militer Kim Jong Un |
Dikutip detikcom, Minggu (12/7/2020), Sipri mencatat data belanja militer dari tahun 1988 hingga 2019. Dari data tersebut dijelaskan, belanja militer Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB/GDP) terus mengalami penurunan.
Tahun 1988, belanja militer RI tercatat 1,5% dibanding PDB. Kemudian, mengalami penurunan hingga tahun 1996 yang tercatat 1,3%. Sempat naik lagi di tahun 1997 di posisi 1,5%, belanja militer turun lagi sampai di 2003 menjadi 0,9% dibanding PDB.
Pada tahun 2004 hingga 2019, porsi belanja militer cenderung turun. Di tahun 2019, porsi belanja militer yakni 0,7%.
Bandingkan negara tetangga, belanja militer Brunei Darussalam berdasarkan data tersebut yakni 3,3% dari PDB di tahun 2019, Kamboja 2,3%, Malaysia 1%, Filipina 1%, Singapura 3,2%, dan Thailand 1,3%.
Sementara, negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat (AS) porsi belanja milternya sebesar 3,4% di tahun 2019, China 1,9%, Rusia 3,9%, Korea Selatan 2,7%, Jepang 0,9%, Inggris 1,7%.
(dna/dna)
