Belanja kementerian dan lembaga tengah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belanja Kementerian Pertahanan juga tak luput dari perhatian, Jokowi meminta agar Menteri Pertahanan membeli produk dalam negeri.
Anggaran militer pun menarik untuk diulik. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Perbandingan Anggaran MiliterStockholm International Peace Researce Institute (Sipri) yakni lembaga independen yang fokus pada masalah konflik hingga persenjataan mengumpulkan data belanja militer dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sipri mengelola data berdasarkan sumber terbuka.
Dikutip detikcom, Minggu (12/7/2020), Sipri mencatat data belanja militer dari tahun 1988 hingga 2019. Dari data tersebut dijelaskan, belanja militer Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB/GDP) terus mengalami penurunan.
Tahun 1988, belanja militer RI tercatat 1,5% dibanding PDB. Kemudian, mengalami penurunan hingga tahun 1996 yang tercatat 1,3%. Sempat naik lagi di tahun 1997 di posisi 1,5%, belanja militer turun lagi sampai di 2003 menjadi 0,9% dibanding PDB.
Pada tahun 2004 hingga 2019, porsi belanja militer cenderung turun. Di tahun 2019, porsi belanja militer yakni 0,7%.
Bandingkan negara tetangga, belanja militer Brunei Darussalam berdasarkan data tersebut yakni 3,3% dari PDB di tahun 2019, Kamboja 2,3%, Malaysia 1%, Filipina 1%, Singapura 3,2%, dan Thailand 1,3%.
Sementara, negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat (AS) porsi belanja milternya sebesar 3,4% di tahun 2019, China 1,9%, Rusia 3,9%, Korea Selatan 2,7%, Jepang 0,9%, Inggris 1,7%.
Penyebab Biaya Rapid Test Mahal
Alat pemeriksaan rapid test Corona di Indonesia masih didominasi oleh produk impor. Namun siapa sangka, harga impor alat rapid test ternyata hanya US$ 3 atau Rp 45.000 (kurs Rp 15.000/US$).
"Anda tahu harga impor berapa? Harga impor US$ 3 (satu rapid test). US$ 3 dolar tuh berapa sih Rp 43.000, itu harga impornya. Memang turun terus harganya US$ 4, US$ 3, US$ 2,5, anggap saja US$ 3 anggap Rp 45.000 deh," ungkap Pengamat Kesehatan Vincent Harjanto kepada detikcom, Kamis (9/7/2020).
Lalu, mengapa ada Rumah Sakit (RS)/Klinik yang mematok harga hingga Rp 425.000?
Sekjen Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab), Randy Teguh mengatakan impor alat rapid test yang seharga US$ 3 sampai US$ 5 belum termasuk pajak dan pembiayaan pemeliharaan saat berada di gudang. Sehingga sebelum dijual ke RS, pihaknya harus memperhitungkan biaya pemeliharaan tersebut.
"Harus dihitung berapa pembiayaan gudang, apakah produk tersebut harus ditaruh di gudang yang suhunya terkontrol, itu semua ada biaya. Gudang harus kita pastikan bersih, jadi harus ada test controlnya, kita harus pastikan tidak lembap atau harus ada kontrol kelembapan itu biaya-biayanya ada. Belum lagi kalau alkes harus ada pelatihan kepada perawat, pelatihan kepada dokter, itu ada biaya-biaya. Semua itu baru biaya mencukupi untuk operasional sebagai pengusaha alkes," urainya.
Tes SKD Sekolah Kedinasan Dimulai Besok
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon taruna/praja/mahasiswa Sekolah Kedinasan akan digelar mulai Senin, 13 Juli 2020 di 49 titik lokasi (tilok).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dikutip dari keterangan tertulis BKN, Minggu (12/7/2020), SE tersebut menjadi pedoman untuk memastikan penyelenggaraan SKD dapat berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga:
Ssst! Ini Bocoran Soal SKB CPNS yang Digelar Bulan Depan
SE Kepala BKN ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), khususnya bagi instansi penyelenggara sekolah kedinasan untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran, serta tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi sesuai dengan protokol kesehatan di masa kedaruratan COVID-19.
.webp)
