Banggar DPR Tantang Mensos Bikin Data Penerima Bansos yang Canggih

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 15 Jul 2020 14:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menggelar rapat dengan Banggar DPR membahas RAPBN Tahun anggaran 2020. Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Kahar Muzakir  dan didampingi wakilnya Said Abdullah dan Jazilul Fawaid.
Banggar DPR RI/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Pemerintah sepakat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi dalam hal ini listrik dan gas tabung 3 kilogram (kg).

Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data baik secara detik, menit, maupun jam.

"Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu up to date, valid, aktual, dan real time," kata Said di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Said meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah alias miskin. Menurut Said, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama.

"Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya.

"Memang ada kelemahan kita perbaiki bersama sehingga Mensos ada kewajiban koordinasi dengan Kemendagri," tambahnya.

Said memberi contoh sistem data canggih yang dikelola oleh pemerintah China, di mana sistem tersebut mampu mendeteksi perubahan sosial di masyarakat. Sistem tersebut bisa menginformasikan masyarakat yang belum menyelesaikan masa karantina saat pandemi COVID-19.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penyaluran subsidi energi lewat Kartu Sembako, sehingga subsidi bisa diberikan ke penerima langsung.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan program ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial (bansos).

"Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, bidik misi, dan seterusnya," kata Ubaidi dalam acara leaders talk via virtual, Rabu (17/6/2020).

Program integrasi ini, dalam paparannya disebut Kartu Sembako akan mengakomodasi penyaluran subsidi listrik dan elpiji, lalu program keluarga harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program Kartu Pra Kerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu, program intergasi ini penting ke depannya, apalagi untuk perencanaan.



Simak Video "Ke Bandung, Mensos Hadiri Workshop Penguatan Agen Perubahan"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)