Anggota DPR Soroti Kesalahan Penganggaran Rp 3 T di PUPR

Vadhia Lidyana, Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 15 Jul 2020 17:40 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR. Basuki akan memangkas eselon IV pada bulan Desember 2019.
Foto: Lamhot Aritonang

Basuki sendiri membantah adanya kesalahan bayar di anggaran kementeriannya. Dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2018, ada temuan terkait kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp 3 triliun. Basuki mengatakan hal itu terjadi bukan karena adanya kesalahan bayar. Tetapi karena adanya ketidaksesuaian antara Kementerian Keuangan dengan BPK.

"Kesalahan bayar itu bukan salah bayar tapi dulu pada 2018 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) membatasi belanja barang ada shaping belanja barang tidak boleh lebih dari itu. Sehingga aset-aset yang dibangun untuk diberikan kepada masyarakat atau dihibahkan itu tidak seharusnya yang jadi belanja barang. Tapi karena sudah kena dia menjadi belanja modal. Pada saat diaudit oleh BPK inilah yang disebut salah bayar," kata Basuki.

"Jadi ini ketidaksesuaian antara BPK dan Menteri Keuangan, yang kena kami," tambahnya.

Namun saat ini, Basuki menyebut permasalahan tersebut sudah selesai karena Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan peraturan baru yang menyesuaikan belanja modal menjadi belanja barang.

"Sehingga khusus untuk yang mau dihibahkan bisa menjadi belanja barang. Sehingga mereka sudah setuju untuk yang khusus akhirnya dicapai kesepakatan untuk yang aset yang diserahkan kepada pihak ketiga apakah itu yayasan, apakah masyarakat, apakah Pemda itu masuk belanja barang sekarang sudah clear," ucapnya.

Halaman


Simak Video "Menteri PUPR Teteskan Air Mata Buat Anggota DPR yang Wafat Kena Corona"
[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)