Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta rapat paripurna yang tengah berlangsung saat ini dipercepat. Hal itu ia sampaikan ketika membuka rapat sebagai pimpinan menggantikan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dasco meminta rapat dipercepat karena adanya aksi unjuk rasa di kompleks DPR RI yang menolak pengesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Dasco, massa dari unjuk rasa itu mengira rapat paripurna siang ini adalah untuk mengesahkan dua RUU tersebut.
Padahal, agenda rapat siang ini ialah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan atas calon deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2020-2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, laporan Komisi VI DPR RI atas penetapan pemberian pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2020-2023. Serta penyampaian Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RUU P2 APBN) 2019.
"Kita sudah menyampaikan agenda acara. Namun pimpinan pengunjuk rasa tetap akan menunggu selesainya sidang kita, baru mereka akan membubarkan diri. Karena itu kita kasihan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu saya mengimbau pada kawan-kawan untuk yang menyampaikan laporan-laporan bisa dipersingkat," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Dasco berharap, para pengunjuk rasa bisa mengetahui dengan cepat bahwa faktanya memang rapat paripurna tidak untuk mengesahkan RUU HIP atau pun RUU Cipta Kerja.
Ia pun meminta kepada anggota DPR yang menghadiri rapat tidak memberikan interupsi agar cepat selesai.
"Laporan-laporan bisa dipersingkat agar pengunjuk rasa di luar terpenuhi bahwa memang tidak ada pengesahan RUU yang diolah sedemikian rupa dan kita dianggap tidak mendengarkan masyarakat. Sehingga interupsi nanti saja. Mungkin nanti saja setelah ini selesai. Dan jangan panjang-panjang juga. Jadi kalau ini lama selesai kerumunan semakin selesai juga," pungkas Dasco.
(Vadhia Lidyana/dna)