Anggota Partai Komunis China Mau Dilarang Masuk AS

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan pelarangan bagi seluruh anggota Partai Komunis China untuk bepergian ke Negeri Paman Sam. Larangan itu juga rencananya diberlakukan untuk keluarga dari anggota-anggota Partai Komunis China, termasuk anak-anaknya yang berkuliah atau hendak kuliah di AS.

Para pejabat Pemerintah yang menyusun pelarangan ini telah mengedarkan rancangan Peraturan Presiden. Tetapi, berkas rancangan regulasi itu masih dalam tahap diskusi dan belum diajukan langsung kepada Presiden Donald Trump.

Kebijakan ini pun dipertanyakan. Jika nantinya AS menolak visa dari puluhan juta orang China, maka hubungan dengan Beijing akan semakin tegang. Tindakan ini pun dinilai sebagai perang dingin baru antara AS-China.

Dilansir dari Reuters, Jumat (17/7/2020), larangan itu akan langsung menghantam para petinggi Partai Komunis yang diprediksi hampir pasti menyiapkan balasan serupa, yakni melarang perjalanan warga AS ke China. Tak hanya diplomat, tapi eksekutif bisnis juga akan terimbas, dan ujungnya merugikan kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pun sudah merespons kabar tersebut. Ia menilai, penerapan larangan itu adalah kebijakan yang sangat menyedihkan bagi AS.

Namun, Sekretariat Negara AS Mike Pompeo enggan mengkonfirmasi secara detail terkait rencana tersebut.

"Kami sedang mengerjakan suatu hal di bawah bimbingan Presiden tentang bagaimana langkah kami untuk mendorong kembali melawan Partai Komunis China," kata Mike Pompeo.

Hubungan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah merosot ke titik terendah dalam beberapa dasawarsa. Sejumlah faktor terus berdatangan yang semakin menegangkan hubungan AS-China mulai dari benturan atas penanganan China terhadap wabah virus Corona, cengkeramannya yang semakin ketat terhadap Hong Kong, klaim China atas Laut Cina Selatan, perdagangan dan tuduhan kejahatan HAM Xinjiang.

Pelarangan ini pun disebutkan melihat kebijakan Trump yang pernah dilakukan pada tahun 2017 seperti melarang penerbitan visa bagi sekelompok negara yang mayoritas penduduknya muslim.