Efek Gaji Ke-13 Buat Ekonomi RI di Tengah Pandemi

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 18 Jul 2020 08:00 WIB
Ilustrasi THR
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Pencairan gaji ke-13 dianggap memiliki efek terhadap perekonomian nasional, apalagi di tengah pandemi Corona. Selama ini banyak penghasilan masyarakat yang menurun akibat diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Untuk menahan turunnya tingkat konsumsi, gaji ke-13 dianggap bisa menolong meskipun terbatas pada aparatur sipil negara (ASN) alias PNS saja.

Pencairan gaji ke-13 dinilai membuat pendapatan UMKM tidak seret lagi. Sebab, gaji ke-13 biasanya digunakan untuk memenuhi biaya tahun ajaran sekolah. Dengan begitu dana tersebut akan berputar dan menyelamatkan pendapatan UMKM.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan pencairan gaji ke-13 untuk PNS mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian kelas bawah. Sebab, pemanfaatan gaji ke-13 ini untuk memenuhi biaya tahun ajaran baru sekolah.

"Saya kira daya beli jadi tambah tinggi, konsumsinya yang akan meningkat non makanan dan UMKM yang non UMKM akan bergerak," kata Tauhid saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Kontributor perekonomian nasional ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga alias daya beli masyarakat. Di masa pandemi Corona, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun.

Anggaran tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penurunan pendapatan akibat COVID-19. Total anggaran yang mencapai Rp 203,09 triliun ini untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,40 triliun, Kartu Sembako Rp 43,60 triliun.

Selanjutnya, bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek Rp 6,80 triliun, bansos non Jabodetabek Rp 32,40 triliun, Kartu Pra Kejra Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,90 triliun, logistik berupa pangan atau sembako Rp 25 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp 31,80 triliun.

Menurut Tauhid, pencairan gaji ke-13 bagi PNS pun bisa melengkapi upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah penurunan pendapatan akibat COVID-19.

"Ini bisa membuka peluang kebutuhan makanan dan minuman tumbuh, kita berharap itu dilakukan kebutuhan makanan dan minuman dan bisa mendorong UMKM tingkat lokal bekerja," ujarnya.

Sementara itu Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan juga memandang pencairan gaji ke-13 masih diperlukan. Dirinya menilai wajar jika saat ini pemerintah masih memfokuskan penindakan terhadap penanggulangan COVID-19.

Dia menjelaskan, berdasarkan target di sini maksudnya pencairan gaji ke-13 dilakukan hanya untuk pejabat eselon III ke bawah.

"Pegawai atau ASN yang berada di level eselon III dan IV dan di bawahnya jumlahnya lebih besar dan gaji ke-13 dapat membantu menjaga stabilitas daya beli mereka, yang pada akhirnya mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga," kata Fajar.



Simak Video "Ketua DPRD Tolitoli Nyaris Adu Jotos dengan Kepala BKD"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)