.webp)
Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.
"Akan terus didiskusikan dalam G20. Sebetulnya diharapkan Juli 2020 sudah ada kesepakatan. Tapi dengan AS yang melakukan langkah untuk tidak menerima dulu. Ini menyebabkan perlu adanya upaya tambahan agar bisa disetujui," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7/2020).
Dalam hal perpajakan internasional, G20 mendorong tercapainya konsensus global dalam penanganan tantangan perpajakan digital, termasuk melakukan review atas implementasi global prinsip-prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
G20 menyampaikan pentingnya peranan pembangunan infrastruktur dalam percepatan pemulihan ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan inovasi teknologi (InfraTech), peningkatan keterlibatan sektor swasta, serta penerapan prinsip investasi infrastruktur berkualitas (Quality Infrastructure Investment Principles).
Baca juga: Fakta-fakta Pajak Netflix cs |
Prinsip-prinsip QII meliputi life cycle cost, mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, membangun ketahanan terhadap bencana alam dan risiko lainnya, dan memperkuat tata kelola infrastruktur.
Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dipimpin oleh Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan, dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20, World Bank dan IMF dan Lembaga Internasional lainnya serta negara undangan. Delegasi RI dalam pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Dalam pertemuan ini juga disepakati G20 juga menyepakati sejumlah deliverables diantaranya, Enhancing Access to Opportunity melalui dokumen Menu of Policy Options on Enhancing Access to Opportunities for All sebagai panduan bagi negara-negara di dunia dalam memperluas akses bagi vulnerable groups, wanita dan kaum muda untuk merasakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
