Potensi Korupsi di Balik Kontrak Rp 50 Triliun yang Dibatalkan Prabowo

TIm Detikcom - detikFinance
Selasa, 21 Jul 2020 07:30 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas kesiapan Kemhan dan TNI menghadapi bentuk ancaman keamanan baru di Indonesia, perkembangan Prolegnas dan penyusunan peraturan pelaksana undang-undang negara di bidang pertahanan dan kesiapan TNI dalam pelibatan pengimplementasian tatanan kehidupan baru (new normal).  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade membenarkan jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan kontrak-kontrak alutsista senilai Rp 50 triliun.

"Memang betul, menurut informasi yang saya dapatkan memang betul. Hal ini kan sudah diungkap Bang Rizal Ramli di dialog ILC," kata Andre kepada detikcom.

Andre menjelaskan, sejak awal menjadi menteri pertahanan, Prabowo Subianto mengevaluasi pembelian alutsista. Setelah itu, dia bilang, kontrak itu dibatalkan dengan dua alasan.

Pertama, alutsista itu dianggap tidak cocok digunakan di Indonesia. Kedua, alutsista itu dianggap kemahalan.

"Kedua dianggap kemahalan sehingga beliau membatalkan pembelian itu Rp 50 triliun," ungkapnya.

Andre tak memaparkan secara rinci alutsista apa saja yang dibatalkan. Meski demikian, dia mengatakan, dari awal Prabowo berkomitmen untuk menghentikan kebocoran anggaran negara.

"Kita semua tahu Pak Prabowo dari dulu punya komitmen membantu Pak Jokowi, pertama Indonesia tetap bersatu. Kedua membantu pemerintahan sukses dalam tujuan pemerintah. Ketiga komitmen Pak Prabowo menghentikan kebocoran-kebocoran anggaran negara," ungkapnya.


(upl/upl)