Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mencatat selama 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Adapun opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019, LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019. Penyerahan dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan.
"Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Isma dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Isma menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan, bukan secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
"Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," tambahnya.
Isma berharap ke depan Kementan harus makin kreatif dan terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern. Kementan dapat memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang telah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.
"Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Di sisi lain, Syahrul mengatakan langkah dan upaya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, akuntabel dan sesuai SAP serta pelaksanaan program-program Kementan merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan BPK RI.
"Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat, bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian," ucap Syahrul.
Menurutnya, WTP berarti melakukan semua kerja sesuai target tanpa melupakan administrasinya dan pengelolaan keuangan sejalan dengan program kinerja.
"Sasaran harus dicapai tapi administrasi harus selesai," katanya.
Syahrul juga meminta kepada BPK RI untuk terus berdampingan dengan Kementan dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran sehingga ke depan segala kekurangan dapat terus dilakukan perbaikan.
"Tim auditor BPK secara keseluruhan terima kasih atas saran dan masukan dalam upaya perbaikan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Kami terus berharap ke depan kami terus diarahkan," pungkasnya.
(akn/hns)