Harga Beras Tinggi, Bulog Tak Mampu Serap Beras Petani

Jakarta - Meski telah diinstruksikan oleh Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membeli beras petani, Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku tak mampu menyerap beras petani karena harga saat ini sedang tinggi.Harga beras saat ini rata-rata berkisar Rp 4.000 per kilogram. Sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang bisa dibeli Bulog hanya sebesar Rp 3.550 per kilogram."Kita beli dengan HPP tidak bisa lebih di atas itu, namun keadaan sekarang harga di atas HPP itu yang menjadi kesulitan kita," kata Dirut Bulog, Widjanarko Puspoyo.Pernyataan itu diungkapkan usai rapat masalah beras dengan Presiden SBY, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direksi Bulog di kantor Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/1/2006)."Tapi kita akan mencoba terus membeli meski ada kenaikan harga. Ya berdoa saja semoga bisa terserap semua," ujar Widjanarko. Diakui Widjanarko, saat ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah beras petani yang bisa diserap. Namun Bulog berjanji semaksimal mungkin untuk membeli beras petani terutama di wilayah Jawa, Lampung dan Sulawesi Selatan.Untuk diketahui, Presiden SBY menginstruksikan kepada Bulog untuk membeli beras dalam negeri sampai 5 Januari 2006 sebanyak 132 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok Bulog sebesar 1 juta ton.Saat ini, menurut Widjanarko, stok beras Bulog mencapai 1.030.000 ribu ton namun pada akhir Januari akan berkurang menjadi 868 ribu ton, sehingga ada defisit 132 ribu ton yang perlu diisi lagi.Mengenai kemungkinan impor beras, Widjanarko menjelaskan, jika hal itu memungkinkan maka Bulog tetap akan mengambil beras dari Vietnam. Hal ini karena sudah ada kontrak terdahulu yang masih berlaku. Tetap BeliSementara Presiden SBY menegaskan, pemerintah tetap akan membeli beras dari petani untuk memenuhi stok hingga Januari pada HPP yang berlaku saat ini. Padahal HPP saat ini tercatat masih di bawah harga pasar."Kita akan lakukan pembelian dengan HPP yang benar untuk memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah lain dengan harga yang kita kehendaki sehat," kataSBY.Presiden menilai, HPP yang berlaku sudah cukup pantas dan para petani selaku produsen sudah mendapat keuntungan. "Tapi proteksi ini harus fair, jangan sampai membuat sulit konsumen," tegas SBY.Karena itu, bila pemerintah ikut membeli sesuai harga pasar dikhawatirkan akan memicu naiknya harga. Pasalnya, jika itu terjadi, maka pemerintah justrumenciptakan instabilitas.Presiden yakin dengan pembelian sesuai HPP tidak terlalu berpengaruh pada mobilisasi beras dalam negeri untuk memenuhi stok bulan Januari.SBY juga membantah adanya perbedaan data antara Bulog dan Departemen Pertanian tentang stok beras. Menurut SBY, kedua instansi pemerintah itu sama-sama menunjukkan bahwa pada Januari terjadi penurunan jumlah produksi sehingga dikhawatirkan tidak dapatmemenuhi stok nasional.Dari mobilisasi pembelian beras hingga tanggal 5 Januari, diprediksi terkumpul 30-40 ribu ton. Angka itu berarti lebih rendah dari kebutuhan sekitar 132ribu ton. (ir/)