Kebalikan dari Susi, Menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo justru membuka kembali keran ekspor benur lobster tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Merespons sikap penolakan Susi tersebut, KKP pun buka suara. Menurut Staf Khusus Menteri KKP, TB Ardi Januar, wajar saja bila Susi memiliki perbedaan pendapat dengan Menteri KKP Edhy Prabowo dan pihaknya pun mengaku terbuka dengan semua kritikan yang masuk. Namun, alasan utama Edhy membuka kembali izin ekspor komoditas laut tersebut semata-mata untuk kesejahteraan nelayan.
"Kita boleh beda pendapat, ini biasa dalam demokrasi tapi yang melatarbelakangi pak Edhy Prabowo menerbitkan Permen ini adalah perut nelayan terlebih dahulu," ujar TB Ardi dalam sebuah webinar yang juga dihadiri Susi.
Menurut Ardi sejak diterbitkannya Permen-KP No.12/2020 itu, respons nelayan sangat positif, buktinya, sampai saat ini tidak ada nelayan yang demo ke KKP.
"Alhamdulillah, sejak diterbitkan Permen ini, nelayan sangat bahagia, pasca diterbitkan Permen ini, Edhy Prabowo terus melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan sambutan nelayan itu sangat positif, kita memiliki banyak sekali dokumentasi yang dari nelayan langsung, yang sangat mengapresiasi malah kekhawatiran-kekhawatiran merugikan nelayan. Sampai saat ini belum ada nelayan yang melakukan protes atau menggelar demonstrasi (demo) ke KKP menolak Permen ini belum ada," ungkapnya.
Ardhi menambahkan, pihaknya terbuka atas perbedaan pendapat bahkan mengajak semua pihak mengawasi jalannya aturan tersebut.
"Jadi ya Permen ini sudah berjalan sudah dibuka, mari kita awasi sama-sama, kita sangat terbuka," tangkasnya.
Simak Video "Susi Respons Hashim soal Ekspor Benur: Hah! Keliru Apanya?"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
