Terima Laporan BPK, Luhut Singgung Pengkritik Perjalanan Dinas

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 24 Jul 2020 17:20 WIB
Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Lisye-detikcom)
Foto: Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Lisye-detikcom)
Jakarta -

Pada 6 Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah mendapatkan peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang akan tertuang dalam laporan keuangan tahun 2019.

Merespons peringatan itu, Luhut justru meminta aturan perjalanan dinas diperbaiki karena kecilnya alokasi anggaran perjalanan dinas. Bahkan, ia harus mengeluarkan uang pribadi untuk menginap di hotel yang enak menurutnya.

Persoalan perjalanan dinas kembali disinggung Luhut ketika menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keuangan Kemenko Marves tahun anggaran 2019. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas sangat penting, khususnya di bawah koordinasi Kemenko Marves sendiri untuk memajukan industri pariwisata Indonesia.

"Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang, namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan," kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2020).

Dari hasil LHP BPK yang baru ia terima itu, Luhut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. LHP itu diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK Isma Yatun kepada Luhut.

"Kami bersyukur atas predikat ini, yang menurut laporan hasil pemeriksaan, kami mendapatkan opini WTP. Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib," jelas Luhut.

Sebagai informasi, dalam pembukaan Entry Meeting awal Januari lalu itu, Isma Yatun menyatakan, berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPK bakal menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang akan tertuang dalam laporan keuangan tahun 2019.

"Untuk Kemenko Kemaritiman kami akan perhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," tutur Isma dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV, di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).



Simak Video "Tinjau Penanganan Covid-19 PMI, Luhut Bahas Vaksinasi Virus Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)