Respons Stafsus Erick, Adian Bicara Lowongan Direksi BUMN

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 25 Jul 2020 18:30 WIB
Adian Napitupulu, pdip
Foto: Adian Napitupulu. (Grandyos Zafna/detikcom).
Jakarta -

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyinggung soal komisaris dan direksi 'titipan' di BUMN. Staf khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga pun buka suara menilai Adian tak memahami budaya korporasi.

"Ini saya menjawab Adian Napitupulu yang mengatakan bahwa ada lebih dari 5.000 komisaris atau direksi titipan karena tidak jelas asal muasal dan tidak pernah ada pembukaan lowongan pekerjaan direksi dan komisaris secara terbuka. Pernyataan Bung Adian ini malah menunjukkan bahwa Bang Adian tidak mengerti budaya korporasi, dan lucu," kata Arya Sinulingga, Jumat lalu (24/7/2020).

"Karena apa? Karena mana ada perusahaan pernah buka lowongan pekerjaan untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka, gitu. Coba lihat deh. Cek aja di perusahaan manapun di dunia ini, gitu. Lucu gitu ya ada mungkin satu dua tapi jarang sekali. Jadi memang Bung Adian ini tidak paham budaya korporasi," sambung Arya.

Adian pun menanggapi jawaban Arya tersebut. Menurutnya ada lowongan untuk direksi dan komisaris.

"Ada! dan itu sebenarnya bukan hal baru bahkan sering dilakukan. Jadi kalau dikatakan tidak pernah ada atau hanya satu dua maka jangan-jangan memang dia tidak pernah membaca. Tidak pernah baca, bukan berarti itu tidak pernah ada," kata Adian dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2020).

Dia menyebutkan ada beberapa lowongan yang dibuka oleh korporasi seperti Perusda Pasar Surya Surabaya pada bulan April tahun 2017 pernah umumkan secara terbuka untuk lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan.

Kemudian PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 membuka lowongan kerja sebagai Direksi. Selanjutnya PT Bank Jatim pada 18 Desember 2019 membuka lowongan untuk Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah. PT Jateng Petro Energi membuka lowongkan kerja untuk Direksi dan Komisaris pada tanggal 6 Mei 2020.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Menurut Adian masih banyak contoh lain sebuah korporasi mengumumkan lowongan terbuka. "Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan Direksi atau Komisaris Corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut," jelas dia.

Dia mengatakan ada 6.200 Komisaris dan Direksi titipan di BUMN karena proses rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi Direksi dan Komisaris dilakukan secara tertutup maka biasanya titipan akan terjadi.

Adian mencontohkan jika rata-rata direksi dan komisaris digaji Rp 50 juta per bulan dan dikalikan 6.200 orang berarti setiap bulan negara mengeluarkan Rp 310 miliar per bulan atau Rp 3,7 triliun per tahun.

Menurut Adian, BUMN bukanlah Badan Intelijen Negara yang proses rekrutmennya harus dirahasiakan. Rakyat berhak tahu proses tersebut.

Kemudian Adian juga menanggapi tentang pernyataan kedua dari Arya Sinulingga terkait Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik. Adian menyampaikan Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999 lalu pasal 1 ayat 2 dan 4 dari PP nomor 61 tahun 2010 kemudian Pasal 14 UU no.14 tahun 2008 dan Pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003. Dari 3 UU dan 1 PP ternyata menjelaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN adalah pejabat publik dan karena mereka pejabat Publik maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN.

"Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik," jelasnya.



Simak Video "Staf Pastikan Kondisi Terkini Adian Napitupulu Membaik "
[Gambas:Video 20detik]
(kil/hns)