Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan strategi untuk selamatkan Indonesia dari jurang resesi. Cara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 agar positif.
Airlangga mengatakan akan mendorong belanja pemerintah secara besar-besaran sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi.
"Untuk menghindari dari resesi dilakukan langkah yang extraordinary untuk pemulihan di kuartal III dan IV. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri akan meningkat dan dunia usaha mulai bergerak untuk berinvestasi," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (27/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara garis besar, pemerintah telah menyusun tiga kebijakan di bidang perekonomian:
1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi.
2. Program Exit Strategy untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi normal baru.
3. Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Penjelasan lebih lengkap ada di halaman selanjutnya.
Dalam Program PEN, pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 607,65 triliun, dengan rincian perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp 106,11 triliun.
Setelah menempatkan dana pada 4 bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun, pemerintah juga menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun. Dengan begitu diharapkan dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sebagai bagian dari program PEN, khususnya untuk pemulihan ekonomi di daerah, pemerintah juga memberi dukungan pinjaman bagi daerah melalui dua jenis pinjaman, yaitu pinjaman program dan pinjaman kegiatan dengan bunga yang lebih rendah dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dan sederhana. Untuk mempercepat implementasi, ketentuan pinjaman daerah telah disertakan juga dalam RPP Perubahan PP 23/2020," ucapnya.
Saat ini, Airlangga bilang, Penerimaan Asli Daerah (PAD) sangat terdampak pandemi terlihat dari Provinsi DKI Jakarta yang mengalami penurunan Rp 31,13 triliun dan Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar Rp 4,21 triliun. Situasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program PEN. Sejauh ini, kedua provinsi tersebut sudah mengajukan pinjaman PEN daerah yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 12 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden pada Senin 20 Juli 2020, telah dibentuk Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.
"Pemerintah berharap dengan dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan PEN ini semua upaya dan langkah pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan program dan kebijakan, dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Jadi bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis," tutupnya.
Simak Video "Pesan Jokowi ke Pemerintah yang Baru: Hati-hati Mengelola Negara"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
