Jejak Djoko Tjandra Rugikan Negara Rp 904 M hingga Kabur 11 Tahun

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 31 Jul 2020 16:10 WIB
Djoko Tjandra
Foto: Ilustrasi: Fuad Hashim
Jakarta -

Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang berstatus buron terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999 akhirnya tertangkap.

Djoko digiring oleh aparat dari Malaysia dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma semalam, tepatnya pukul 22.39 WIB. Djoko langsung dibawa ke Bareskrim Polri.

Pria tersebut telah kabur selama 11 tahun, sejak tahun 2009 setelah merugikan uang negara hingga Rp 904 miliar.

Berikut adalah sepak terjang pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

11 Januari 1999

Perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara pihak Bank Bali (Rudy Ramli dan Rusli Suryadi) dan Djoko S Tjandra selaku Direktur PT Persada Harum Lestari mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp 38.000.000.000 dibuat. Penyerahan kepada Bank Bali (BB) selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999.

Dibuat juga perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara dua pihak yang sama. Namun, dalam perjanjian ini Djoko berperan sebagai Direktur PT Era Giat Prima (EGP).

Perjanjian ini mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap BDNI dan BUN dengan nilai pokok seluruhnya sebesar Rp 798.091.770.000. Penyerahan kepada BB selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal perjanjian ini dibuat.

Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli dan Direktur Firman Sucahya menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT EGP Setya Novanto.

Melalui perjanjian itu, BB menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya kepada BDNI, BUN (keduanya dilikuidasi 1998), dan Bank Bira pada PT EGP. Total tagihan pinjaman antarbank milik Bank Bali kepada BDNI, BUN dan Bank Bira mencapai Rp 3 triliun.

8 September 1999

Laporan hasil audit terhadap PT Bank Bali oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) terbit. Tata cara yang berlaku untuk GGS pada BPPN dan BI tidak cukup untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. PwC mengusulkan agar dibuat metode terpadu untuk menyelamatkan dana yang sudah diselewengkan pada masa lalu.

PwC menganjurkan dilakukan investigasi atas pihak-pihak tertentu, seperti menteri, pejabat senior pemerintah, oknum anggota DPR dan partai, serta pelaku bisnis terkemuka, namun tidak dianjurkan atas individu tertentu.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

27 September 1999

Perkara korupsi cessie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Mannu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Agung.

29 September 1999 - 8 November 1999

Djoko Tjandra ditahan oleh Kejaksaan.

9 November 1999 - 13 Januari 2000

Djoko Tjandra menjadi tahanan kota kejaksaan.

14 Januari 2000 - 10 Februari 2000

Djoko Tjandra kembali ditahan oleh kejaksaan.

9 Februari 2000

Kasus cessie skandal Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10 Februari 2000 - 10 Maret 2000

Berdasarkan ketetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra kembali menjadi tahanan kota.

6 Maret 2000

Putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa terhadap kasus Djoko Tjandra tidak dapat diterima. Djoko Tjandra dilepaskan dari tahanan kota. Jaksa mengajukan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.

Buka halaman selanjutnya untuk tahu lebihjauh.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3