Defisitnya Rendah, RI Tak Punya Alasan Minta Moratorium Lagi

Jakarta - Pemerintah memastikan tidak akan meminta moratorium utang pada tahun 2006. Defisit anggaran tahun 2006 yang diperkirakan hanya 0,7 persen PDB, membuat pemerintah tidak punya alasan untuk minta moratorium utang."Apakah ada alasan untuk itu juga tidak saat ini. Karena kalau orang menganggap defisit 0,7 persen tidak ada persoalan pembiayaan, jadi kenapa pemerintah Indonesia minta moratorium? Jadi tidak ada alasan," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Gedung Depkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2006).Meskipun tidak meminta moratorium, pemerintah akan melakukan diplomasi baik secara multilateral atau bilateral untuk mengurangi beban utang luar negeri. Diplomasi akan dilakukan oleh Depkeu, Deplu, Bappenas atau bahkan oleh Presiden sendiri dalam forum internasional.Pemerintah akan lebih disiplin dalam mencari pinjaman bilateral. Artinya hanya minjam untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pendidikan yang berkaitan dengan pencipataan lapangan kerja.Untuk utang multilateral, pemerintah akan mencoba melakukan swap utang dengan proyek Millenium Development Goals (MDG's).Sewaktu masih menjabat Kepala Bappenas/Menneg PPN, Sri Mulyani mengaku dirinya sempat mengikuti pertemuan di Yordania yang dihadiri oleh negara-negara dengan kategori law income countries tetapi masih memiliki banyak utang.Seperti diketahui IMF baru-baru ini menghapuskan utang untuk 18 negara miskin. Nah, ada beberapa negara yang masuk kategori middle income tapi karena uangnya habis untuk membayar utang, sehingga program pengentasan kemiskinan terbengkalai."Oleh karena itu presiden minta untuk membahas ada kemungkinan debt to MDG's Swap. Artinya negara middlle income ini menginginkan kalau bisa dana utang ini bisa digunakan untuk mencapai target MDG seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi," ujarnyaPada September mendatang akan ada pertemuan tahunan IMF, Bank Dunia dan ADB. Menurut Sri Mulyani saat itu merupakan waktu yang tepat untuk menyuarakan hal tersebut."Ini big event, jadi ini vehicle untuk menyuarakan pentingnya negara kreditor untuk mendukung MDG objektif ini terutama bukan hanya untuk law income yang midle income pun masih butuh," katanya. (qom/)