.webp)
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Utama Kemnaker Hery Sudarmanto mengatakan program pelatihan virtual kian menghadapi tantangan ganda selama pandemi COVID-19. Setidaknya, terdapat empat tantangan dalam pelaksanaan pelatihan daring yang membuat hal tersebut kurang efektif.
Pertama, peserta pelatihan yang pasif. Peserta pasif akan menyulitkan instruktur/trainer untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan.
"Solusinya, trainer/instruktur harus dapat membaca situasi dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang interaktif," kata Hery dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, kata dia, trainer harus terus terhubung dengan peserta. Sebab saat instruktur/trainer memberikan pelatihan daring, sering kali peserta mengalami gangguan dari lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, para peserta harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mencari tempat yang tidak banyak gangguan.
Tantangan ketiga, melakukan kolaborasi antar peserta. Biasanya, apabila pelatihan dilakukan secara tatap muka, trainer/instruktur dapat membagi kelompok peserta menjadi beberapa kelompok untuk diberikan tugas kelompok. Kecepatan internet yang sering naik turun atau blank spot di beberapa daerah menyebabkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan daring.
"Beda dengan pelatihan daring, biasanya sulit untuk membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga keterkaitan antarpeserta menjadi sangat rendah," terangnya.
Tantangan keempat, menurutnya, infrastruktur jaringan internet. Sebagai negara berkembang, infrastruktur untuk jaringan internet di Indonesia masih menjadi tantangan karena belum semua daerah di Indonesia telah ter-cover jaringan internet yang memadai.
"Harga kuota internet di Indonesia pun masih dianggap terlalu mahal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah apabila ingin memajukan pelatihan daring di Indonesia," katanya.
Untuk mengatasi empat tantangan pelatihan daring di tengah pandemi tersebut, Hery menyarankan pemerintah melakukan lima hal. Pertama, pemerintah melalui kementerian terkait dapat lebih memperhatikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pelatihan terutama yang dilakukan secara daring.
Kedua, para trainer/instruktur di Balai-balai latihan juga perlu ditingkatkan keahliannya, terutama dalam hal pelaksanaan pelatihan secara daring. Ketiga, dibuatkan sebuah platform khusus untuk pelatihan daring yang dapat diakses oleh para pekerja di seluruh Indonesia.
Adapun yang keempat, dibuat sebuah komite yang bertugas untuk membuat silabus dan materi pelatihan secara daring, sehingga hasilnya dapat lebih optimal. Terakhir, perbaikan infrastruktur jaringan internet terutama di daerah-daerah, sehingga pelatihan daring dapat mencakup wilayah yang lebih luas.
"Pelatihan secara daring harus menjadi perhatian, baik pemerintah maupun swasta. Persiapan perlu dilaksanakan sehingga transisi dapat berjalan lancar. Apapun tantangannya, kita harus siap menghadapi krisis yang terjadi. Saat ini kita dituntut untuk meningkatkan keahlian kita," pungkasnya.
(mul/ega)
