Tim Monitoring Utang LN Dibentuk

Jakarta - Pemerintah akan membentuk tim monitoring pelaksanaan proyek-proyek maupun program yang pembiayaannya berasal dari pinjaman luar negeri.Tim monitor dibentuk karena ada proyek yang mempunyai masalah khas antara lain soal pembebasan tanah maupun dana pendamping."Tim terdiri dari kantor Menko Perekonomian, Bappenas, Depkeu dan kemudian juga yang menyangkut sektor-sektor yang bersangkutan, ujar Menko Perekonomian Boediono usai rapat di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (4/1/2005).Tahun 2006, proyek-proyek yang punya dibiyai oleh pinjaman luar negeri nilainya sekitar Rp 25 triliun, sementara pinjaman program Rp 9,9 triliun atau US$ 1 miliar. Boediono menambahkan, bila proyek itu tidak bisa berjalan, maka pendanaannya akan dialihkan ke proyek lain atau bahkan dibatalkan. "Ya itu nanti. Kalau misalnya itu gak jalan sama sekali ya kita alihkan penggunaannya atau bahkan kita batalkan saja," ujarnya Rapat koordinasi bidang ekonomi ini merupakan yang pertama kalinya digelar pada tahun 2006. Rapat koordinasi rencananya akan dijadwalkan tiap minggu pertama tiap bulannya. "Untuk kita berbagi informasi dan menentukan kerjasama atau langkah-langkah yang diperlukan," katanya. Rapat kali ini mendengarkan laporan-laporan dari Badan Pusat Statistik mengenai masalah inflasi, pengangguran, masalah ekspor dan impor. Kemudian Gubernur BI menyampaikan masalah sisi moneter dan kebijakan sektor keuangan. Menkeu menyampaikan aspek kebijakan fiskal. Beberapa menteri yang lain, Menteri Perindusrian, Menteri Perdagangan, Menneg BUMN, dan Ketua Bappenas mereka memberikan pandangan dari aspek-aspek masing-masing. "Satu sektor menghadapi masalah-masalah yang khas yang terkait dengan proyek atau kegiatan yang rbantuan pinjaman luar negeri kita akan cari nanti pemecahan bersama. Kadangkala pemecahannya di luar sektor itu, makanya kita adakan tim khusus ini," ujarnya. (qom/)