Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengumumkan ribuan pejabat eselon III, IV, dan V di kementerian/lembaga (K/L) maupun daerah sudah dipangkas atau dialihkan sebagai pejabat fungsional dari yang sebelumnya pejabat struktural. Sebanyak ribuan aparatur sipil negara (ASN) ini berasal dari 40 K/L.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara kunci sekaligus meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Kementerian PAN-RB melaporkan, hingga akhir Juli 2020 proses pemangkasan atau perampingan pejabat eselon III, IV, dan V sudah mencapai 68% dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.
"Hingga saat ini sebanyak 40 K/L sudah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan komposisi eselon III dari 5.959 menjadi 2.543 jabatan. Eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan, eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabatan," kata Ma'ruf Amin.
Dengan rincian yang dijelaskan Ma'ruf tersebut, maka total eselon yang sudah dipangkas mencapai 17.698. Ma'ruf pun berpesan, proses reformasi birokrasi melalui pemangkasan atau perampingan pejabat eselon III, IV, dan V ini tidak berdampak pada penghasilan, jenjang karir maupun produktivitas ASN ke depannya.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Kementerian PAN-RB untuk mempercepat proses reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Reformasi birokrasi publik harus dilakukan sistematis dan terukur yang meliputi budaya, transformasi struktural, digital dan reformasi regulasi," ujarnya.
Oleh karena itu, Ma'ruf meminta dalam rakor penyederhanaan birokrasi tahun 2020 dapat mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi agar target penyelesaian pada akhir 2020 dapat dilaksanakan.
"Saya menekankan penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah, segera dilakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi," katanya.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas baru dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang inovatif, adaptif, responsif, birokrasi yang siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan proaktif dan tidak alergi adanya perubahan," tambahnya.
Simak Video "Pemerintah Mau Pangkas Jumlah PNS, Optimalkan Teknologi"
[Gambas:Video 20detik]
