Selain Bulog, Dilarang Impor!

Jakarta - Pemerintah kembali mengeluarkan larangan impor beras mulai 1 Januari 2006. Namun larangan itu tidak berlaku untuk Bulog.Larangan impor beras ini terdapat dalam surat Menteri Perdagangan No.1718 kepada Menteri Keuangan. Surat ini dikeluarkan karena masa larangan impor beras sebelumnya telah habis per 31 Desember 2005.Surat tersebut menyebutkan, dalam periode satu bulan sebelum panen raya dan dua bulan setelahnya beras impor tidak diperkenankan masuk.Pihak yang tidak diperkenankan untuk melakukan impor beras dalam kurun waktu tersebut adalah swasta maupun importir produsen. Bulog sendiri tetap diperkenankan impor beras dengan jumlah yang masih belum bisa dipastikan. Yang pasti, jumlah yang akan diimpor adalah kekurangan stok beras yakni 132.000 ton dikurangi hasil mobilisasi yang akan dilakukan hingga Kamis (5/1/2006) pukul 24.00 WIB. Dan perkiraanya adalah sekitar 100.433 ton.Demikian rangkuman berita ekonomi yang berhasil dihimpun detikcom hingga Kamis (5/1/2006) pukul 18.00 WIB. Berita lainnya adalah:Garuda Minta Dana TalanganPT Garuda Indonesia berharap pemerintah bisa memberikan pinjaman sejenis bridging loan (dana talangan) untuk mengatasi masalah utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo sebesar US$ 56 juta.Dana talangan tersebut, menurut Hatta, nantinya bisa digunakan Garuda untuk melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) utangnya.HPE CPO dan Batubara DitetapkanSetelah menetapkan pungutan atau pajak ekspor (PE), pemerintah akhirnya memutuskan harga pungutan ekspor (HPE) untuk produk crude palm oil (CPO) dan batubara.Keluarnya HPE ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/12/2005 tentang penetapan HPE CPO dan produk turunannya, serta produk batubara.Untuk HPE CPO dan turunannya, pemerintah menetapkannya dalam lima kategori, pertama, CPO berupa buah dan kernel kelapa sawit sebesar US$ 60 per metrik ton.Sedangkan untuk keseluruhan item produk batubara, pemerintah menetapkan HPE sebesar US$ 30 per ton. (qom/)