Nasib ekonomi Indonesia bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020. Sebab pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 sudah minus 5,32%, jika dua kali berturut-turut mengalami kontraksi maka Indonesia dinyatakan mengalami resesi.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan untuk keluar dari resesi pemerintah harus mengendalikan virus terlebih dahulu. Sebab jika stimulus diberikan namun pandemi Corona-nya masih merebak, orang yang memiliki uang cenderung akan menahan untuk berbelanja.
"Upaya serius kita di sisi kesehatan ini yang menurut saya penting karena di kelompok masyarakat kelas menengah ini yang punya pemahaman, virus akan menghalangi mereka untuk menghabiskan konsumsinya apakah di tempat wisata atau tempat belanja. Padahal masyarakat sudah mau ke sana. Jadi itu belum terlalu serius di situnya," kata Tauhid kepada detikcom, Senin (17/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Tidak Lockdown, Ekonomi Jepang Tetap Resesi |
Selain itu, pemerintah harus mendorong anggaran lebih besar ke daerah yang sudah masuk zona hijau. Dengan begini program pemerintah diharapkan bisa lebih cepat terealisasi ketimbang di zona merah atau zona hitam.
"Daerah-daerah yang sudah hijau saya kira perlu didorong anggaran pemerintah yang besar ke sana lebih cepat karena tidak ada halangan fisik, tidak ada hambatan interaksi, sehingga program-program pemerintah di daerah itu bisa lebih cepat," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan pemerintah harus mempercepat realisasi anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai program itu harus cepat diimplementasikan dan ditujukan ke orang yang lebih tepat sasaran.
"Lebih tepat sasaran misalnya beberapa di antaranya menyasar kepada UMKM, yang mendorong pada konsumsi, permintaan, itu harus lebih efektif dan lebih cepat eksekusinya karena kalau tidak kita akan lambat pulihnya," sebutnya.
Kunci penyerapan anggaran PEN salah satunya bisa dilakukan dengan merubah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Dengan begini disebut penyerapan stimulus dapat didorong lebih cepat dan pada akhirnya bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan menopang perekonomian.
"Menurut saya harus diselesaikan cara-cara yang lain apakah programnya disederhanakan, atau ada berbagai bentuk pertanggungjawaban atau administrasi dalam kondisi pandemi bisa dibicarakan dengan pengawas dengan tetap memperhatikan sisi akuntabilitas. Ini kan banyak yang tidak punya DIPA jadi nggak bisa dieksekusi anggaran itu, sehingga tidak optimal," tuturnya.
(eds/eds)