DPR Kritik Asumsi Makro 2019 Meleset dari Target

Achmad Dwi Afriyadi, Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 18 Agu 2020 16:55 WIB
gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
Foto: Lamhot aritonang
Jakarta -

DPR menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang telah disampaikan pemerintah. Beberapa fraksi menyoroti realisasi asumsi makro tahun 2019 yang meleset dari target.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menerangkan, dalam penyusunan APBN tahun 2019 dimulai dari pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun realisasinya, dari 7 indikator asumsi hanya 2 yang tercapai target yang ditetapkan.

"Dari 7 indikator asumsi dasar ekonomi makro hanya ada dua indikator yang mencapai target yang ditetapkan yaitu inflasi dan nilai tukar," katanya di Kompleks DPR/MPR Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Dia menyebut, inflasi 2,72% atau di bawah target 3,5%. Kemudian, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah realisasinya Rp 14.146.

Sementara, 5 indikator lainnya meleset dari target. Sebutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02% atau di bawah target 5,3%.

"Pemerintah relatif cenderung menyalahkan gejolak eksternal dan ekonomi global padahal porsi eksternal dan global dalam struktur PDB tidaklah signifikan," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Vera Febyanthy juga menyoroti sejumlah indikator yang meleset dari target. Sebutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih di bawah target.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% meleset dari target APBN 2019 sebesar 5,3%, dan melambat dibanding tahun 2018 5,17%," ujarnya.

Bahkan, pihaknya mencermati dalam 5 tahun ini pertumbuhan ekonomi tak pernah mencapai target.

"Fraksi Demokrat mencermati dalam 5 tahun terakhir belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagai diamanahkan dalam UU APBN," ujarnya.

Masalah asumsi makro juga disoroti Anggota Fraksi PKS HJ Rofiq Ananto. Menurutnya, pemerintah belum mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.

"Pada 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 5,02%, fraksi PKS mencermati tidak tercapainya target pertumbuhan yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015, dan terus terjadi hingga akhir periode pemerintahan, kegagalan tersebut menyebabkan upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, semakin lamban," paparnya.



Simak Video "Jurus Sri Mulyani Tekan Utang RI dan Bunganya"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/dna)