Impor Beras Jadi Peluang Para Pemburu Rente

Jakarta - Rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah dinilai tidak akan memberikan dampak positif kepada rakyat. Impor beras itu justru dituding akan memberi peluang yang besar bagi para pemburu rente. Kebijakan ini juga diyakini bakal menjadi bancakan bagi para pendukung impor yakni importir dan pedagang beras.Persetujuan untuk mengimpor beras sekitar 110.000 ton pada tahun 2006 akan memberikan rente ekonomi yang cukup besar yakni sekitar US$ 2,2-3 juta. Angka tersebut belum termasuk business fee lainnya jika diasumsikan rente impor beras antara US$ 20-30 per ton.Pandangan itu mengemuka dalam diskusi yang dilakukan Tim Indonesia Bangkit dengan pembicara pengamat ekonomi Fadhil Hasan, Bustanul Arifin dan Aviliani di sebuah restoran di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2006).Menurut Fadhil, ada sejumlah motif yang kurang baik dengan impor beras ini. Dengan adanya impor ini akan memberikan keuntungan-keuntungan serta kepentingan pejabat yang terkait terhadap konfigurasi perpolitikan.Ia menilai, alasan pemerintah dengan mengimpor beras untuk menekan laju inflasi sangatlah tidak beralasan. "Justru impor beras ini sangat terkait dengan penyelewangan dan perburuan rente yang dilakukan menteri-menteri pro IMF yang menyetujui impor beras dengan maksud mengurangi laju inflasi," kata Fadhil.Padahal inflasi saat ini dikarenakan kenaikan harga BBM dan bukan karena kenaikan harga beras.Sementara pengamat ekonomi Aviliani menilai, kebijakan impor beras sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Padahal jargon-jargon pemerintah selama ini selalu ingin membela kepentingan rakyat."Alasan untuk mengurangi inflasi dengan mengimpor beras sebenarnya telah membuat daya beli masyarakat jadi tidak ada. Petani itu sendiri juga adalah konsumen. Dan mereka yang akan dirugikan," tegasnya.Kerugian itu dikarenakan impor beras akan sendirinya mempengaruhi harga gabah di tingkat petani. "Petani sejak awal sudah dipersoalkan masalah pupuk yang sulit dan mahal. Sekarang ditambah lagi adanya masalah impor beras. Dan itu semakin tidak berpihak," sesalnya.Fadhil juga menilai saat ini ada ketidakakuran data antara Deptan dan Bulog dalam soal ketersediaan stok beras. Menurutnya, yang harus mengeluarkan data itu adalah BPS. "Data BPS ini yang menjadi dasar dari kebijakan. Sedangkan Deptan dan Bulog itu hanya perkiraan-perkiraan saja," tandasnya. (qom/)