.webp)
Pemerintah menurunkan alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun di 2021, dari sebelumnya Rp 695,2 triliun di 2020. Pemerintah menetapkan prioritas anggaran PEN adalah untuk pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19).
"Alokasi ini terutama untuk penyediaan dan distribusi vaksin sebagai salah satu prioritas pemerintah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Dalam PEN, pengadaan vaksin Corona masuk dalam anggaran penanganan kesehatan yakni sebesar Rp 25,4 triliun, termasuk untuk sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU. Sedangkan, dalam anggaran PEN 2020 alokasi untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan di luar PEN sebesar 6,2& dari belanja negara di 2021 atau sebesar Rp 169,7 triliun.
"Terkait kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-undang. Pada tahun 2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara dengan 6,2% dari belanja negara," jelas Sri Mulyani.
Dalam hal ini, ia mengatakan penanganan Corona jadi fokus utama pemerintah, karena pemulihan ekonomi sendiri sangat bergantung pada upaya pengendalian virus tersebut.
"Pemerintah sepakat bahwa penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur alamiahnya," tutur Sri Mulyani
(hns/hns)
