.webp)
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 dianggap belum mampu meningkatkan penerimaan negara maupun mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Corona.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Masyita Crystallin mengatakan pandemi Corona membuat pelaksanaan pilkada tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Mengenai multiplier efek dana pemilu atau pilkada, kita melihat karena psychical distancing, maka dampak pilkada tidak sebesar sebelumnya," kata Masyita dalam acara Perspektif Indonesia secara virtual, Sabtu (5/9/2020).
Dampak yang tidak besar dari pelaksanaan pilkada maupun pemilu pada perekonomian sudah terjadi pada beberapa tahun lalu. Kebiasaan konsumsi pemerintah yang sudah berubah juga menjadi salah satu penyebabnya.
Misalnya, dikatakan Masyita pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara elektronik maupun digital berhasil menggantikan yang offline seperti kegiatan percetakan.
"Kita lihat 2 tahun yang lalu, dampak ke konsumsi rumah tangga juga tidak terlalu besar, karena tidak seperti tahun sebelumnya yang masih harus print," jelasnya.
Untuk mengatasi masalah penurunan penerimaan, Masyita mengungkapkan pemerintah saat ini tidak memprioritaskannya. Di tengah pandemi Corona, pemerintah lebih memprioritaskan penanganan masalah kesehatan dan perbaikan ekonomi nasional melalui penyerapan belanja yang cepat.
"Fokus penerimaan itu tidak meningkatkan penerimaan khususnya dari pajak, tapi APBN menjadi countercyclical di saat penerimaan turun maka belanja harus ditingkat, karena swasta tidak beroperasi maksimal, jadi prioritasnya bukan meningkatkan penerimaan," ungkapnya.
(hek/eds)
