.webp)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota sebesar 50 GB per bulan kepada mahasiswa dan dosen, 42 GB per bulan kepada guru, dan 35 GB per bulan kepada siswa. Bantuan tersebut diberikan mulai September-Desember 2020 untuk mendukung program belajar-mengajar jarak jauh.
Chairman & President Asosiasi Perencana Keuangan IARFC (International Association of Register Financial Consultant) Indonesia, Aidil Akbar mengatakan bantuan tersebut cukup membantu meskipun dinilai terlambat. Masyarakat bisa hemat hingga Rp 350 ribu per bulan untuk ditabung dari anggaran kuota internet tersebut.
"Cukup membantu karena 50 GB itu setara kalau Telkomsel sekitar Rp 250-350 ribuan per bulan. Kalau 50 GB buat dipakai untuk kuliah online sih oke, dibanding sekarang nggak dapat bantuan. Meskipun kalau bicaranya sekarang agak-agak terlambat," kata Aidil kepada detikcom, Senin (7/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih bantuan ini sangat membantu bagi para orang tua yang memiliki anak dengan jumlah tidak sedikit dan kegiatan belajarnya harus beralih ke online.
"Kalau yang kuliah kan mungkin sudah separuh kerja. Ini sangat membantu untuk yang masih pelajar karena yang kasihan itu orang tua yang punya anak 2-3, kalau satu bulan mereka bisa keluar Rp 300 ribu satu anak, dikali tiga kan hampir Rp 1 juta. Jadi ini sangat membantu sih. Membantu keuangan para orang tua," ucapnya.
Sementara, Perencana Keuangan Finansia Consulting Eko Endarto menilai bantuan tersebut hanya bermanfaat untuk masyarakat yang membeli pulsa prabayar. Sedangkan yang berlangganan internet pascabayar tidak terpengaruh dengan bantuan tersebut karena bantuan yang diberikan berbentuk kuota, bukan uang tunai.
"Jadi untuk mereka-mereka tertentu pasti sangat membantu. Tapi untuk mereka yang menggunakan paket unlimited ya tidak ada pengaruhnya sebenarnya karena bentuknya pulsa," tuturnya.
Untuk diketahui, Kemendikbud bekerja sama dengan semua operator untuk memberikan bantuan yang bisa dinikmati seluruh pelajar dan pengajar dari sekolah/universitas yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). Caranya, daftarkan nomor telepon aktif ke pihak sekolah/kampus sebelum tenggat waktu 11 September 2020.
(ara/ara)
