Penerimaan Pajak Seret, Ini Permohonan Sri Mulyani ke DPD

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 09 Sep 2020 12:12 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas surat menteri keuangan terkait perkembangan skema burden sharing pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan mengubah kebijakan terkait dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Hal itu dilakukan dengan menimbang dampak pandemi COVID-19 yang membuat penerimaan negara khususnya pajak menjadi seret.

"Jadi sebetulnya DAU itu seharusnya dikaitkan dengan berapa jumlah pajak yang memang bisa diperoleh oleh pemerintah, dan dalam suasana COVID-19 2020, bapak dan ibu sekalian tahu bahwa penerimaan pajak kita turun sangat tajam," kata dia dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/9/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan turunnya penerimaan pajak karena kemampuan masyarakat dan dunia usaha mengalami penurunan dalam hal membayar pajak. Bahkan ada yang tidak bisa membayar pajak sama sekali karena mereka kehilangan pekerjaan atau usahanya tutup.

"Jadi dalam hal ini, Komite IV mohon dipahami bahwa APBN kita mengalami shock yang cukup berat dari sisi penerimaan negara," sebutnya.

Oleh karena itu, DAU yang selama ini bersifat fix akan dibuat lebih fleksibel, walaupun dia memahami hal itu pasti akan mendapat pertentangan dari pemerintah daerah maupun DPD.

"Tahun ini kami memang betul-betul harus menghadapi APBN di mana penerimaan mengalami penurunan akibat COVID yang luar biasa. Nah kami akan melakukan penyempurnaan formula DAU ini, evaluasi bobot dari alokasi dasar, variabel kebutuhan, variabel kapasitas fiskal daerah, dan kita memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antar wilayah. Kita akan menggunakan Theil Indeks," ujarnya.

Penyempurnaan formula DAU juga dilakukan dalam rangka memperbaiki ketimpangan antar daerah yang sekarang masih terjadi. Sebab ada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar dan adapula yang tidak.

"Ini adalah tantangan yang paling besar dan kita akan terus menggunakan instrumen transfer ini di dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di daerah agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar dengan mereka yang kurang," tambahnya.



Simak Video "Sri Mulyani Ungkap Sistem Syariah Bisa Jadi Sumber Pemulihan Ekonomi RI"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/eds)