September, 9 Juta UMKM Bakal Kantongi Bantuan Rp 2,4 Juta

September, 9 Juta UMKM Bakal Kantongi Bantuan Rp 2,4 Juta

Jauh Hari Wawan - detikFinance
Kamis, 10 Sep 2020 13:19 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho
Sleman -

Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Rp 2,4 juta untuk pelaku usaha sudah disalurkan. Pada tahap pertama, bantuan itu telah disalurkan untuk 5,6 juta pelaku usaha dari target 9,16 juta pelaku usaha.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp 13,4 triliun," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman di sela-sela acara Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Hotel Royal Ambarukmo, Depok, Sleman, Kamis (10/9/2020).

Hanung mentargetkan hingga akhir September seluruh bantuan bisa disalurkan ke pelaku usaha. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 22 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"InsyaAllah sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima Banpres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun sesuai DIPA," ucapnya.

Pihak kementerian juga telah membuka peluang untuk menambah jumlah UMKM yang bisa mendapatkan Banpres. Pemerintah sendiri menetapkan penyaluran tahap awal kepada 9,1 juta pelaku usaha, dan ditargetkan bisa mencapai 15 juta hingga akhir 2020

ADVERTISEMENT

"Sasaran awalnya 12 juta UMKM tetapi kami melihat ada antusiasme tinggi, dari data dibutuhkan target lebih maka kita usulkan target tadi ditingkatkan jadi 15 juta, tapi mungkin bisa lebih," terangnya.

Untuk itu, pihaknya ingin agar setiap UMKM yang belum mendaftar agar segera mendaftar.

"UMKM jangan khawatir ajukan saja, itu masih terbuka. Sebelumnya beredar sudah ditutup per 30 Agustus, tidak kita masih buka tapi sesegera mungkin untuk mendaftar," pintanya.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Menurutnya, dalam penyaluran bantuan ini yang menjadi kendala yaitu terkait data penerima bantuan. Oleh karena itu, dia menggandeng pemerintah daerah untuk mendata setiap UMKM yang ada.

"Kendala ada di data, kami belum punya data tapi program ini harus terus berjalan. Oleh karena itu kami kerja sama dengan Pemda setempat. Bahwa data dari daerah ini yang diprioritaskan dan ini yang kita coba lakukan," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini fokus untuk mendata UMKM yang ada. Agar nantinya penyaliran bantuan bisa tepat sasaran.

"Jadi ada proses penetapan dan penyaluran. kalau penyaluran mudah. Proses penetapan ini yang harus dipahami kriterianya, yang paling penting itu data," tutupnya.



Simak Video "Video: APINDO Sebut UMKM RI Masih Keterbatasan Akses Modal"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads