Menaker Paparkan 4 Isu Strategis Ketenagakerjaan di Konferensi G20

Inkana Putri - detikFinance
Kamis, 10 Sep 2020 23:27 WIB
Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap agenda 'Memberdayakan Rakyat dan Mewujudkan Peluang Abad 21 untuk Semua' yang diusung oleh Presiden G20, Kerajaan Arab Saudi. Adapun Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 tersebut mencakup empat isu strategis terkait ketenagakerjaan.

Pertama, mengadaptasi perlindungan sosial untuk mencerminkan pola kerja yang berubah. Kedua, mempersiapkan kaum muda yang lebih baik untuk transisi dunia kerja. Ketiga, mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Keempat, mengeksplorasi penerapan wawasan perilaku dalam rangka merumuskan kebijakan pasar tenaga kerja yang kuat untuk diadopsi ke dalam Deklarasi Menteri Perburuhan dan Tenaga Kerja negara anggota G20.

"Kebijakan perlindungan sosial di saat krisis dan kondisi normal, dapat terus diperkuat dengan mendorong dialog sosial untuk menghasilkan skema perlindungan yang terbaik, tepat dan inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual dengan para Menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan dari Negara Anggota G20 pada sesi II Asia Pacific Regional Event, yang bertema 'Mendukung perusahaan dan Melindungi Pekerja di Asia dan Pasifik'.

Menurutnya, pandemi COVID-19 merupakan peluang bagi negara-negara G20 untuk merefleksikan dan mengoptimalkan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja, yang sebaiknya terintegrasi agar terwujud perlindungan sosial bagi semua pihak.

Ida juga mengatakan Indonesia sadar akan pentingnya peningkatan keterampilan dan daya saing dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Hal ini merupakan upaya untuk membawa kaum muda yang masih berstatus NEET (not in employment, education and/or training) ke pasar tenaga kerja sehingga bisa berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Pasalnya, berdasarkan proyeksi data hingga tahun 2025, tingkat pengangguran kaum muda mencapai kurang dari 15%.

"Untuk itu, Indonesia optimis dalam mencapai komitmen Antalya Target 2025, menurunkan tingkat pengangguran muda hingga 15 persen di tahun 2025," katanya.

Lebih lanjut Ida menjelaskan pemerintah Indonesia juga terus memperkuat upaya nasional dalam pengembangan keterampilan yakni melalui pelatihan kerja dan magang, yang bertujuan mempersiapkan kaum muda dalam menghadapi transisi di dunia kerja.

Adapun upaya lain juga dilakukan melalui berbagai pertemuan, seperti halnya pada ASEAN Labour Ministers Meeting periode 2020-2022 yang akan datang. Acara yang di bawah Keketuaan Indonesia ini akan memprioritaskan isu bertema pemuda yakni, 'Promoting ASEAN Workers for Competitiveness, Resilience and Agility in the Future of Work'.

"Indonesia percaya dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan amanat bersama dalam mencapai Brisbane Goals 2025," paparnya.

Ida menambahkan Indonesia menyadari pasar tenaga kerja saat ini sangat dipengaruhi oleh tren global yang harus diatasi dengan inovasi berbasis bukti untuk membentuk kebijakan yang tepat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Behavioral Insight mengkolaborasikan peran pemerintah, masyarakat dan dukungan teknologi informasi sehingga dapat menjadi salah satu metode alternatif dalam perumusan kebijakan," jelasnya.

Oleh karena itu, Deklarasi Menteri Perburuhan dan Tenaga Kerja G20 menjadi upaya untuk mengatasi dampak pandemi dan persiapan menuju pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan Menteri negara lain yang tergabung dalam anggota G20 untuk mendukung komitmen di berbagai bidang.

Adapun dukung tersebut meliputi mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan human-centered, menyediakan pekerjaan berkualitas bagi kaum muda dan perempuan, serta memberikan akses perlindungan sosial yang memadai untuk semua.

"Kondisi kerja yang aman dan sehat merupakan hal mendasar untuk pekerjaan yang layak, terutama mengingat risiko pada pandemi COVID-19," pungkasnya.

Dalam pertemuan ini, para Menteri Perburuhan dan Tenaga Kerja G20 juga mendeklarasikan komitmennya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, serta mempromosikan pekerjaan layak bagi semua pekerja. Hal ini termasuk dalam rantai pasokan global dengan melanjutkan upaya untuk menghapus pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern di dunia kerja.



Simak Video "Pemerintah Baru Terapkan Upah Minimum Sesuai UU Cipta Kerja pada 2022"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)