.webp)
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjry Djufry dikritik keras oleh Ketua Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Sudin terkait rencana kerja anggaran (RKA) 2021 pada alokasi belanja pegawai sebesar Rp 498,62 miliar.
"Tadi saya lihat belanja pegawai Rp 498 miliar. Anda mengatakan PNS-nya 5.770 orang, yang honorer lebih dari 2.000 orang. Anggap saja 8.000 orang. Lalu Rp 498 miliar dibagi 8.000 orang berarti rata-rata gajinya lebih besar dari anggota DPR Rp 62,25 juta. Anggota DPR bawa pulangnya cuma sedikit sekali," kata Sudin kepada Fadry dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV yang disiarkan virtual, Jumat (11/9/2020).
Menjawab kritik itu, Fadjry mengatakan belanja pegawai itu mencakup gaji pokok dan juga tunjangan "Ada tunjangannya Pak Ketua. Kalau tunjangan profesor itu Rp 5 juta per bulan," jelas Fadjry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudin kembali menyoroti porsi anggaran program lain yakni belanja non operasional sebesar Rp 1,01 triliun.
"Lalu belanja non operasional sampai Rp 1 triliun ini apa kira-kira? Ada upah harian lepas lagi, segala macam. Saya tidak mempermasalahkan seberapa pun anggarannya, tapi outputnya apa? Mau Rp 10 triliun? Boleh! Tetapi apa yang dihasilkan? Saya juga bingung kalau begini mau ngomong apa lagi saya," kata Sudin dengan nada tingginya.
Menjawab itu lagi, Fadry mengatakan porsi anggaran untuk belanja pegawai adalah ketentuan mengikat. Sementara, belanja non operasional digunakan untuk penelitian, dan sebagainya.
"Jadi belanja pegawai ini belanja mengikat, jadi ini gaji dan tunjangan. Kalau non operasional memang ada untuk penelitian, benih sumber atau diseminasi untuk petani juga," urainya.
Dalam paparannya, Fadry menjabarkan pagu anggaran Balitbangtan 2021 totalnya Rp 1,72 triliun. Secara rinci, 29,21% dari pagu tersebut atau Rp 498,62 miliar adalah untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji pokok 5.770 PNS Kementan, tunjangan anak dan beras, tunjangan struktural/fungsional, dan uang makan pegawai.
Lalu, 58,21% dari pagu tersebut atau sebesar Rp 1,01 triliun adalah untuk belanja non operasional antara lain penelitian; upah harian lepas; kerjasama dengan PT-swasta, dan stakeholder; pemberdayaan kebun percobaan dan laboratorium, serta pengamanan aset; peningkatan kapasitas SDM peneliti dan pegawai; layanan manajemen perencanaan, monev, umum, dan humas; belanja modal peralatan laboratorium, renovasi gedung kantor/lab/kebun percobaan dan sarana penunjang penelitian lainnya.
Terakhir, 12,58% dari pagu Balitbangtan atau sebesar Rp 219,69 miliar adalah untuk belanja barang operasional antara lain pemeliharaan kantor, 157 laboratorium, dan 123 kebun percobaan seluas 4.673 hektare (Ha); pemeliharaan dan operasional kendaraan pendukung penelitian (64 Satker); honorarium satpam, pramusaji, supir, dan petugas kebersihan kantor dan lapangan (64 satker), serta langganan daya dan jasa (listrik, air, internet).
(zlf/zlf)
